Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Winardi Dorong Sinkronisasi DPRD dan Pemkot Agar Proyek Strategis Tak Mangkrak

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi Jumadi

Katinting.com, Bontang – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi Jumadi, menyerukan pentingnya sinergi lintas komisi di DPRD dan koordinasi intensif dengan pemerintah kota dalam merancang proyek-proyek strategis. Ia mengingatkan, tanpa perencanaan yang matang dan keterlibatan semua pihak, proyek besar berpotensi mangkrak di tengah jalan.

Menurutnya, pelaksanaan proyek multiyears seperti pembangunan flyover Bontang Kuala memerlukan kesiapan teknis, legalitas lahan, hingga perhitungan anggaran yang tepat waktu. Jika salah satu komponen ini terlambat, maka kerugian akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Bukan hanya soal dokumen, tapi komitmen antar-stakeholder yang menentukan. Jangan tunggu gagal dulu baru evaluasi. Semua harus sinkron sejak awal,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Winardi menilai, proyek bernilai ratusan miliar seperti flyover Bontang Kuala bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga sosial-politik. Karena itu, pelibatan Komisi A untuk urusan sosial dan pertanahan, Komisi B untuk anggaran, dan Komisi C untuk aspek teknis lapangan menjadi hal mutlak.

“Semua komisi harus ambil bagian. Jangan anggap perencanaan itu hanya urusan OPD. DPRD punya fungsi pengawasan dan penganggaran yang bisa mencegah proyek berhenti di tengah jalan,” tegasnya.

Ia menyinggung pula pentingnya mengikuti aturan main proyek multiyears. Jika penganggaran tidak selesai dalam masa jabatan wali kota atau tanpa kelengkapan dokumen seperti DED dan AMDAL, maka proyek bisa terhenti karena terganjal regulasi.

“Tahun ini momentum terakhir menyiapkan semuanya. Kalau masih lambat, tahun depan proyek-proyek vital bisa gagal start,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Meski fokus terhadap infrastruktur strategis, Winardi juga mengingatkan agar sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak dianaktirikan. Ia menyebut dua sektor itu sebagai mandatory spending yang tak boleh dikorbankan demi proyek fisik semata.

“Infrastruktur penting, tapi dampak langsung ke masyarakat ada di pendidikan dan kesehatan. Harus seimbang,” pungkasnya.

Share: