Mamasa, Katinting.com – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Mamasa, Rabu (22/1). Aliansi ini merupakan gabungan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi mahasiswa, dan elemen masyarakat dari seluruh Kabupaten Mamasa.
Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa, antara lain: Pembayaran tunjangan dan Siltap (Penghasilan Tetap) aparat desa dan BPD yang belum direalisasikan sejak 2023.
Pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan aparat desa dan kejelasan nasib tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Mamasa.
Salah satu aparat desa, Irwanto, menyampaikan kekecewaannya terhadap keterlambatan pembayaran Siltap dan tunjangan yang telah berlangsung sejak tahun lalu.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Tidak hanya Siltap, iuran BPJS kesehatan kami juga belum dibayarkan. Ini bentuk keresahan kami yang akhirnya memaksa kami turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak kami,” tegas Irwanto.
Delapan anggota DPRD Mamasa, termasuk Arwin (Ketua I DPRD), Orsan Soleman, Juan Gayang Pongtiku, Reski Masran, Yeheskier, Samuel, dan Mihos Puangna Rumba, menerima massa aksi untuk berdialog di ruang paripurna.
Arwin menyatakan, seluruh tuntutan massa aksi akan ditindaklanjuti dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan melibatkan Pj Bupati Mamasa, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
“Kami menerima semua tuntutan ini dan akan segera menjadwalkan pertemuan bersama pihak eksekutif untuk membahasnya esok hari. Kami berharap ada solusi nyata untuk menjawab keresahan masyarakat,” ujar Arwin. (Saldi)
