Majene, Katinting.com – HMI Cabang Majene turun kejalan menuntut Pemkab Majene dalam melakukan pengolahan anggaran agar bisa lebih transparan, Selasa (21/03).
Aksi yang dilakukan sekira pukul 08.00 Wita ini dikawal langsung sejumlah anggota kepolisian dari Polres Majene.
Pengunjukrasa rasa kurang lebih 45 orang ini membawa sejumlah sepanduk yang bertuliskan adanya beberapa pelanggaran salah satunya APBD hanya di Nikmati Eksekutif dan Legislatif, Orang Miskin di larang Sakit di RSUD Majene, Pemerintah Pelayan Masyarakat Bukan untuk menyulitkan Masyarakat, Berikan kemudahan untuk Pembuatan KTP dan KK bagi Masyarakat, Di kemanakan Anggaran 91 Milyar dan Pemerintah harus transparan dalam Mengelola APBD.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Kadri, melakukan orasi secara bergantian dan menuntut pemerintah Daerah untuk mengelolah APBD secara transfaransi sehingga pemakaian dan penyaluran anggaran juga diketahui oleh masyarakat, memberikan perhatian khusus terhadap hasil Musrenbang dan akomodir dalam anggaran APBD, segera lakukan hearing terhadap pihak rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan tanpa pandang bulu dan untuk dinas Capil untuk memudahkan pengurusan KTP, Akta dan KK sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik dari desa ke kota serta pemerinta harus terjung langsung dalam mengidentifikasi persoalan yang realitasnya sudah cukup besar.
“Jika tidak ada respon positif dari pemerintah mereka (Masyarakat,red) juga bersumpah akan turun kejalan dengan massa yang lebih banyak dan tidak menjamin gerakan yang dilakukan dapat diindahkan oleh pihak terkait,” ucap saat melakukan orasi.
Sementara itu Puluhan personil Majene selain melakukan pengamanan, dilakukan pula pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Usai menyampaikan aspirasi di muka umum, massa akhirnya membubarkan dengan aman dan tertib. (Tribatasnews/Srf)