Mamuju, Katinting.com – Fraksi Partai Gerinda DPRD Mamuju menyampaikan pandangan umumnya terhadap tiga ranperda yang dibahas di rapat paripurna DPRD Mamuju, Senin (14/11/22).
Tiga Ranperda itu yakni Ranperda APBD Kabupaten Mamuju tahun 2023, Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Jubir Fraksi Gerindra, Reza Morunga menyampaikan, didalam penyusunan dan pembahasan APBD harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran agar tujuan perancangannya dapat tercapai dengan maksimal, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Katanya, setelah penyerahan Ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2023 dan setelah membaca ringkasan rancangan APBD tersebut dengan urian pendapatan Rp1.092.477.617.035,- belanja Rp1.096.861.617.035,- penerimaan pembiayaan Rp8.384.000.000,- pembiayaan Netto Rp4.384.000.000,- sehingga jumlah total APBD Rp1.100.861.617,036,-.
“Sebagaimana kira dengar bersama dari gambaran tersebut diatas, asumsi secara keseluruhan dapat kita simpulkan ada kenaikan beberapa item jika dibandingkan dengan APBD tahun sebelumnya,” kata Reza.
Raza menuturkan Fraksi Partai Gerindra meyampaikan beberapa catatan:
- Terkait Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan tentunya menimbulkan pertanyaan dibenak kami, diantaranya indikator maupun strategi yang belum jelas dalam upaya pencapaian target tersebut nantinya, sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa upaya dalam pencapaian target PAD sering menemui kendala teknis seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, mohon tanggapan!
- Kegiatan koperasi dan UKM sebagai salah satu pilar sistem ekonomi kita, harus terus didorong dan difasilitasi lebih maksimal, terutama untuk membantu memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat. Kita tentunya berharap pemerintah mampu meramu kebijakan sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terlebih kesiapan menghadapi ancaman resesi ekonomi, apa strategi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait hal tersebut?
- Alokasi Anggaran dalam hal infrastruktur mesti lebih terarah, salah satu contoh dalam hal antisipasi bencana banjir, lagi-lagi kami fraksi Gerindra mengingatkan penting grand desain sistem drainase, baik di dalam maupun dipinggiran kota, seperti apa kelanjutannya?
- Pada Sektor pendidikan, Alokasi Penganggaran tentunya diharapkan sesuai dengan yang di Amanahkan oleh undang-undang.
- Kesehatan juga tak kalah penting untuk menjadi perhatian serius oleh Pemerintah terutama dalam hal pelayanan dan perbaikan fasilitas penunjang pelayanan itu sendiri, tenaga medis yang memadai, dokter yang betul-betul professional, pengelolaan yang baik, seperti apa startegi dalam hal tersebut?
- Terkait Tenaga Honorer, dengan adanya program PPPK dan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pengahapusan tenaga honorer, seperti apa pengalokasian anggaran dan bagaimana solusi yang tepat untuk penanangananya? Hal tersebut?
- Mohan tanggapan terkait Asrama Mahasiswa yang ada di kota makassar, yang merupakan aset pemerintah kabupaten Mamuju yang memprihatinkan, kami berharap ada perhatian khusus.
“Fraksi Gerindra sangat berharap Rancangan APBD ini disusun dengan berbasis pada kinerja, dimana secara prinsip anggaran berbasis kinerja, adalah anggaran yang menghubungkan anggaran daerah (pengeluaran daerah) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome). Sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.” kata Reza.
Dia melanjutkan, anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis daerah. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang.
Terkait Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Mamuju memandang perlu untuk dibahas ditingkatan selanjutnya karena urgenci dari perda tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai landasan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah kabupaten mamuju, juga penting untuk melahirkan singkronisasi bagian perencanaan dan penganggaran karena perda ini nantinya akan mengakomodir berbagai perda lainnya terkait dengan anggaran.
“Kita berharap bahwa eksekutif maupun legislatif agar betul- betul cermat dalam pembahasan nantinya agar tidak ada materi-materi yang tertinggal mengingat betapa pentingnya Ranperda ini,” harapnya.
Terkait Ranperda penyelenggaraan kabupaten layak anak, fraksi Gerindra menyepakati untuk mendorong pembahasan perda ini untuk dilanjutkan pada agenda rapat berikutnya, bahwa kabupaten mamuju sebagai kabupaten layak anak maka harus mempunyai sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak yang perlu diatur dalam sebuah peraturan daerah sesuai dengan konvensi hak anak, ditetapkan lima kluster hak anak yang harus dijabarkan dalam indikator dan ukuran kabupaten layak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, hak dilingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak anak untukpenyandang disabilitas, kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus.
“Demikianlah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 dan beberapa Ranperda lainnya untuk selanjutnya mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah yang kemudian akan dilanjutkan pembahasan bersama selama beberapa hari kedepan yang diharapkan lahir kebijakan yang berpihak kepada kebaikan bersama dalam upaya mewujudkan Mamuju yang lebih Keren. Terima Kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata,” tutup jubir fraksi Gerindra itu.
(Advetorial)
