Katinting.com, Mamuju – Larangan pemerintah terkait pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya plat merah atau kendaraan milik pemerintah tidak diindahkan, Seperti yang tampak di SPBU yang ada di jalan Martadinata, langsung saja memasuki barisan antrian premium bersubsidi.
Pada saat kami mengambil gambar tersebut bahwa ini adalah pelanggaran, salah satu karyawan SPBU malah melarang untuk mengambil gambar mobil plat merah tersebut belum sempat di wawancarai mobil dinas dengan nomor plat DC 334 F tersebut malah melaju cepat meninggalkan SPBU. Rabu (27/1).
Salah satu LSM yang melihat hal tersebut menyatakan, bahwa inilah wajah pemerintah kita yang nyatanya harus menjadi contoh yang baik malah berbuat sesuatu yang melanggar hukum yang ada.
“Mudah-mudahan pemerintah liat ini supaya oknum yang mengendarai mobil dinas tersebut untuk dihukum sesuai aturan yang berlaku, kemudian pihak pengusaha yang punya SPBU ini yang seharusnya juga diberi sangsi yang berat, karena hitung-hitunganya bagi saya, bila semua mobil dinas yang ratusan jumlahnya mengisi premium bersubsidi tiap harinya, maka ujung-ujungnya rakyat lagi rakyat yang disusahkan,” kata Adi Putra.
Lanjut Adi, belum lagi pembelian BBM yang memakai jerigen yang diduga dibeking oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Saya tidak perlu menjelaskan lebih panjang lebar karena lagi-lagi aturannya juga sudah jelas. Pemerintah dan kepolisian harus tegas dan proaktif dalam hal ini, apalagi menyangkut BBM yang langka dan sangat dibutuhkan oleh rakyat,” tegasnya. (M. Ramadhan)
