Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK). Kegiatan yang berlangsung di Kantor DLH Sulbar ini bertujuan memastikan akurasi data emisi sebagai dasar kebijakan pengendalian perubahan iklim.
Rakor ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan upaya mencapai target nasional penurunan emisi GRK.
Pertemuan tersebut menghimpun perwakilan dari berbagai instansi kunci, di antaranya Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, serta Biro Ekbang Setda Sulbar. Turut hadir pula penanggung jawab data dari pelbagai emitor, seperti rumah sakit, hotel, dan perusahaan.
Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, dalam sambutannya menekankan bahwa inventarisasi GRK jauh melampaui sekadar kewajiban administratif. “Ini adalah landasan ilmiah untuk aksi nyata menekan dampak perubahan iklim. Hanya dengan data yang akurat dan terintegrasi dari semua sektor, langkah kita menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulbar akan kuat dan tepat sasaran,” tegas Zulkifli.
Baca juga; Pemprov Sulbar Gelar Exit Meeting, Kawal Kepatuhan Lingkungan Perusahaan Tambang
Laporan ini memiliki signifikansi strategis, karena akan menjadi bahan evaluasi dan laporan tahunan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, kepada Menteri Lingkungan Hidup.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis dari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Alexander Bontong, dan Syukriah Alimuddin, yang membahas metodologi penyusunan laporan, diikuti dengan diskusi interaktif.
Melalui rakoor ini, DLH Sulbar berharap Laporan Inventarisasi Emisi GRK untuk tahun 2025 (yang memuat data emisi 2024) dapat disusun dengan lebih baik, transparan, dan akhirnya menjadi dokumen pedoman perumusan kebijakan lingkungan yang kredibel di masa depan. (*/Fhatur Anjasmara)
