Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu (22/10). Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Suhardi Duka ini menjadi penanda dimulainya penyesuaian kebijakan fiskal di awal masa kepemimpinannya.
Baca juga; Menyongsong Tantangan Fiskal, Plh Sekda Junda Maulana Tekankan Efektivitas Program OPD
Rapat di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur ini tidak hanya sekadar formalitas. Ia dihadiri oleh seluruh pimpinan inti daerah, mulai dari Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, pimpinan DPRD dan Banggar, hingga seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran mereka mengisyaratkan urgensi dan keseriusan pemerintah dalam menata ulang postur keuangan daerah.
Fokus rapat adalah menyelaraskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tidak jalan di tempat, tetapi selaras dengan arahan nasional dan realitas di lapangan.
Dalam rakornya, Gubernur Suhardi Duka disebutkan memberikan arahan yang tegas dan jelas. “Beliau bersama Wakil Gubernur memiliki komitmen kuat untuk membawa Sulawesi Barat tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia,” ujar Darwis Damir, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Sulbar, yang hadir bersama jajarannya.
Damir menambahkan, tekad Gubernur itu diwujudkan melalui tiga program prioritas: penurunan angka kemiskinan, percepatan perbaikan infrastruktur, dan pengembangan sektor unggulan yang berkelanjutan.
Yang paling mencolok dari rakornya adalah langkah berani pemerintah dengan melakukan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bapperida, sebagai perencana strategis, menyatakan dukungan penuh atas penyesuaian fiskal ini, termasuk penurunan target PAD sebesar Rp146 miliar dari proyeksi awal.
Langkah ini mengundang tafsir. Di satu sisi, ia mencerminkan sikap realistis pemerintah dalam menatap kemampuan keuangan daerah, menghindari target yang mengada-ada. Namun di sisi lain, ia juga memantulkan tantangan berat yang dihadapi Sulbar dalam menggali sumber-sumber pendapatan lokal.
Bapperida memandang rapat ini sebagai momentum krusial untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan realitas fiskal yang dinamis. Kini, tantangannya adalah memastikan bahwa penyesuaian anggaran ini tidak berujung pada pemotongan program-program yang justru vital bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. (*/Fhatur Anjasmara)
