Mamuju, Katinting.com – Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk terus menekan angka tersebut. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Sulbar di Ruang Komisi IV, Rabu (11/2).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdur Rahim, ini digelar untuk membahas hasil monitoring dan evaluasi (monev) bidang kesehatan sepanjang tahun 2025. Dalam forum tersebut, dr. Nursyamsi Rahim memaparkan bahwa meskipun secara jumlah kematian ibu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, persoalan ini tetap menjadi perhatian utama. Dua kabupaten dengan kasus tertinggi, yakni Polewali Mandar dan Majene, menjadi fokus intervensi prioritas.
Dalam paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menjelaskan bahwa penyebab utama kematian ibu masih didominasi oleh tiga faktor, yaitu perdarahan obstetrik, hipertensi dalam kehamilan (HDK), serta komplikasi non-obstetri. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan layanan antenatal terpadu, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, dan optimalisasi sistem rujukan maternal yang cepat dan tepat di seluruh wilayah.
“Sebagai langkah strategis, kami telah menetapkan sejumlah program prioritas, di antaranya penguatan layanan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif), optimalisasi sistem rujukan 24 jam, pelaksanaan Audit Maternal Perinatal secara berkelanjutan, serta fokus intervensi di wilayah prioritas seperti Polewali Mandar dan Majene,” ungkap dr. Nursyamsi Rahim.
Upaya penguatan layanan kesehatan ibu ini sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Pemerintah Provinsi Sulbar melalui DKPPKB menjadikan penurunan AKI sebagai prioritas utama pembangunan kesehatan daerah. Kebijakan diarahkan pada langkah-langkah preventif, deteksi dini kehamilan berisiko, serta peningkatan mutu layanan persalinan yang aman dan berkualitas.
Komisi IV DPRD Sulbar menyambut baik komitmen dan langkah strategis yang telah dipaparkan oleh DKPPKB. Abdur Rahim selaku Ketua Komisi IV mendorong agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan.
Sinergi yang erat antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kematian ibu di Sulbar. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk melindungi generasi masa depan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan. (*)
