Pasangkayu, Katinting.com – Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat koordinasi di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Pasangkayu, Jumat (3/10), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, pengelola SPBU, serta perwakilan masyarakat.
BACA JUGA: DPRD Pasangkayu Minta Pengelolah SPBU Transparan, Hentikan “Permainan” yang Rugikan Masyarakat
Rapat ini membahas persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan dikeluhkan masyarakat di wilayah Kabupaten Pasangkayu.
Dalam forum tersebut, perwakilan Pengelolaan SPBU meminta dukungan Pemkab dan instansi terkait untuk ikut turun langsung ke lapangan. Menurutnya, penyelesaian masalah BBM tidak cukup hanya dibicarakan dalam rapat, melainkan membutuhkan pengawasan nyata di lokasi.
“Banyak hal yang harus kami hadapi. Kalau hanya dibahas di sini tentu baik, tapi kondisi di lapangan berbeda sekali, karena bukan satu kepala yang kami hadapi, melainkan banyak kepentingan,” ujarnya.
Pantauan media, sejumlah peserta rapat menegaskan bahwa penyebab utama kelangkaan BBM adalah praktik pengisian menggunakan tangki rakitan pada kendaraan roda empat maupun roda dua. Kondisi ini dinilai memperparah antrean panjang di SPBU dalam Kota Pasangkayu.
Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Pasangkayu, Dasri, menyoroti tanggung SPBU dalam menyalurkan BBM harus sesuai aturan. “SPBU tidak boleh main-main dengan distribusi. Ada hak masyarakat yang harus dipenuhi,” katanya.
Dasri juga mengkritisi adanya dugaan monopoli data distribusi yang menyebabkan kelangkaan. Dasri meminta agar pengelola SPBU lebih transparan dan menyalurkan BBM sesuai peruntukan.
“Kelangkaan terjadi karena data tidak terbuka. Mulai sekarang jangan ada lagi permainan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Peserta rapat berharap adanya tindakan tegas, baik berupa teguran maupun proses hukum, terhadap oknum pelanggar. Dengan begitu, antrean panjang dan kelangkaan BBM di Pasangkayu diharapkan bisa segera teratasi. (Udi)
