

Mamuju, Katinting.com – Wagub Sulbar, Aladin S Mengga menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, 5 Desember 2016.
Dalam sambutannya, Aladin mengemukakan, bahwa masa jabatan tidak lama lagi, meski demikian dirinya tetap akan bertanggungjawab dan terus memantau pembangunan Sulbar ke depan.
Pada kesempatan tersebut, Ia menyampaikan tentang kemiskinan yang terjadi, dan kemiskinan itu adalah hal yang relatif, Pemprov sudah berupaya membangun kordinasi berupa menjalankannya program bangun mandar.
“Kami berharap rombongan Komisi VIII bisa betah dengan kota Mamuju yang memiliki alam yang indah,” kata Aladin S Mengga.
Lebih lanjut disampaikan, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. PKH bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.
“Ini sebagai salah satu upaya pemerintah memutus rantai pewarisan kemiskinan, tahun 2012 Program Keluarga Harapan (PKH) memperluas jangkauannya hingga ke Provinsi Sulawersi Barat,” terang Aladin.
Disebutkan, Kabupaten Polewali Mandar sebagai sasaran utamanya, sejumlah 6.753 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), di atas rata-rata dari lima kabupaten di Provinsi Sulbar. Namun setelah dilakukan validasi data di lapangan oleh pendamping, yang layak dibantu sesuai kategori PKH hanya sejumlah 5.889 RTSM/KSM. Jauh sebelum berlangsungnya semua kegiatan PKH di Polewali Mandar (Polman) dibentuklah Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) di tingkat Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat, berikut 24 orang pendamping, 2 operator di Kabupaten Polman dan 1 Operator di Provinsi serta 1 orang Kordinator Wilayah (Korwil).
Pada tahun 2015, PKH di Provinsi Sulawesi Barat semakin berkembang dengan dibentuknya UPPKH Kabupaten Mamuju Tengah yang sebelumnya masih menyatu dengan UPPKH Kabupaten Mamuju, sehingga setiap Kabupaten pelaksana PKH masing-masing telah memiliki UPPKH dengan jumlah total penerima manfaat PKH sebanyak 24.023 RTSM/KSM pada 490 Desa/Kelurahan, 47 Kecamatan, 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Syamsurya, dihadiri oleh Pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulbar dan instansi vertikal dan undangan lainnya. (Humas/F arid)

Comment