Arfandi Yaumil, Anggota DPRD Matra
Arfandi Yaumil, Anggota DPRD Matra
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Arfandi Yaumil konsisten terhadap ucapannya mengkritisi kesalahan pemerintah daerah. Sebelumnya, penerus Yaumil Ambo Jiwa ini pernah berucap akan bekerja secara profesional dan objektif.

Selain itu, ia akan menantang setiap kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro rakyat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Hai itu ia sampaikan tak lama setelah ia dilantik menjadi anggota DPRD Mamuju Utara periode 2014-2019 seperti yang dikutip dari Majalah Teropong edisi September 2014 lalu.

Kali ini, politisi Golkar itu lantang berbicara tentang banyaknya program pemerintah daerah yang ia anggap tidak kelar 100 persen, baik itu pertanian, perkebunan, pendidikan dan kesehatan serta bidang lainnya yang notabene merupakan kebijakan pembangunan yang berskala prioritas.

Menurut putra sulung Yaumil Ambo Jiwa ini, selama ia turun langsung ke lapangan banyak mendengarkan suara hati rakyat, tak sedikit ia mendapatkan keluhan tentang kinerja pemerintah daerah.

“Banyak keluhan masyarakat tentang kinerja Pemda. Ini akibat banyaknya program yang tidak beres. Seperti percetakan sawah dan bantuan pertanian banyak tidak tepat sasaran dan tepat guna dan termasuk masalah kesehatan yang mana rumah sakit daerah hanya berfungsi sebagai transit pasien,” tuturnya saat bincang lepas dengan beberapa media di kantor DPRD Matra, Selasa (6/12).

Bahkan secara gamblang ia mengkritik bantuan mobil sekolah yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya selain adanya ruang kelas belajar beberapa sekolah yang belum punya meja bangku sehingga memaksa anak didik belajar sambil melantai, serta mutu pendidikan yang dinilai masih di bawah standar nasional.

Seharusnya kata dia, pemerintah daerah dalam hal ini bupati harus menerima kritikan dari semua pihak sebagai masukan yang bersifat membangun. “Bupati itu harus tegas, dan evaluasi setiap setiap kinerja pembantunya (SKPD). Kalau dianggap tidak mampu ya diganti,” pungkasnya.

Namun pernyataan kemenakan sungguh bupati Mamuju Utara Agus Ambo Jiwa ini ditampik oleh Wilham. Kata dia, tidak bisa disamaratakan program bupati itu tidak berhasil. Sebab, menurut wakil ketua PDIP Matra ini menyoal tentang pertanian, yang salah itu bukan pemerintah melainkan pengusaha.

“Pemerintah daerah khususnya bupati selama ini dalam perencanaan sudah bekerja semaksimal mungkin, namun kontraktornya yang tidak bekerja sesuai ketentuan yang disepakati. Dan soal evaluasi SKPD itu banyak intervensi dari DPRD sendiri, ini sudah rahasia umum,” kata Wilham.

Sambung dia, persoalan ini tidak mutlak menjadi tanggungjawab bupati semata tapi juga DPRD sebagai bagian tak terpisahkan dari pemerintahan. Kalau ada kekurangan itu sifatnya manusiawi, sebab malaikat pun tidak bisa sempurna. (Arham Bustaman)

Bagikan
Deskripsi gambar...