Mamuju, Katinting.com — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama jajaran Pemerintah Provinsi, diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Amujib serta Plt Kepala Bappeda Muhammad Darwis, menggelar evaluasi komprehensif terhadap pelayanan dan kondisi fasilitas di RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
Langkah ini menyusul inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Komisi IV DPRD Sulbar dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama manajemen RSUD di ruang Komisi IV DPRD, Senin (1/12).
Ketua Komisi IV, Abdul Rahim, menegaskan bahwa sidak yang dilakukan bersama anggota Komisi IV Irfan Fahri Putra dan Masdar Mahmuddin bertujuan memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal. Konsistensi ini sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga yang mengutamakan peningkatan kualitas kesehatan di provinsi.
“Kami menerima banyak laporan terkait kondisi layanan dan fasilitas yang mengecewakan di RSUD Sulbar. Sidak ini bertujuan melihat langsung dan memastikan segera ada solusi konkret,” jelas Rahim.
Dari hasil pengamatan ditemukan sejumlah persoalan serius: hampir seluruh toilet tidak berfungsi, plafon bocor dan rusak di beberapa koridor, AC mati di ruang layanan tertentu, serta minimnya penerangan di berbagai titik gedung.
Selain itu, mekanisme pengadaan obat juga mendapat sorotan tajam karena sering menimbulkan keluhan warga. Setelah sidak, Komisi IV langsung menggelar rapat evaluasi bersama manajemen rumah sakit untuk merancang perbaikan layanan secara menyeluruh.
Dalam pertemuan tersebut, Asisten II Pemprov Sulbar Amujib menyebut bahwa Direktur RSUD Sulbar, yang baru menjabat dua bulan, sudah memiliki data lengkap terkait kerusakan fasilitas dan kebutuhan perbaikan. Pemetaan tenaga kerja produktif dan non-produktif juga menjadi fokus. Dalam waktu dekat dijadwalkan rapat teknis khusus untuk membahas penanganan lebih detail.
Sementara itu, Direktur RSUD Sulbar dr. Musadri Amir Abdullah mengapresiasi perhatian DPRD dan Pemprov. Ia mengakui adanya banyak persoalan yang harus segera ditangani sejak awal masa jabatannya. (*/Fhatur Anjasmara)
