Jakarta, Katinting.com – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Rakor yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), ini menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
BACA JUGA: Truk Pengangkut Minyak Kemasan Terbalik di Jalan PT TSL Pasangkayu, Sopir Sempat Pingsan
Fokusnya adalah membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang berkelanjutan, mengawal proses dari hulu hingga hilir, serta meningkatkan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
Rakor yang juga diikuti secara daring oleh gugus tugas Polda se-Indonesia ini dipimpin Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Langgeng Purnomo, selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan.
“Kami melakukan analisis dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, di mana Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami lakukan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan bersama Himbara, Polri memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasinya telah berjalan, salah satunya di wilayah Polda Jawa Barat (Nagreg dan Ciamis), di mana petani mendapatkan kredit modal untuk bertanam dan memperluas lahan.
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon senilai Rp 180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Tidak hanya pada permodalan, Polri juga memberikan perlindungan di hilir dengan menjaga stabilitas harga. Kerja sama dijalin dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih baik, sehingga petani terhindar dari penjualan ke tengkulak dengan harga rendah.
Pelaksanaan pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal No. SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026, dengan target penyerapan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga yang ditetapkan adalah Rp 6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini telah mendorong pembelian dengan harga yang berpihak pada petani, yakni mencapai Rp 6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng Purnomo.
Program komprehensif ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan yang tepat, diharapkan petani mampu mengelola pinjaman dengan baik dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Polri berharap dapat terus memperkuat ekosistem pertanian jagung dan mensejahterakan petani jagung Indonesia. (*)
