Pasangkayu, Katinting.com – Kadis PUPR Pasangkayu dianggap melawan atasan. Faktanya, dia dua kali dipanggil oleh Sekda Pasangkayu tapi selalu mangkir.
Itu disampaikan oleh Rachmat K Turusi selaku Sekda Pasangkayu saat ditemui di Cafe Djapos Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jumat, 14 Oktober 2022.
Sekda bermaksud mengkonfirmasi kebenaran statement (pernyataaan) politik yang pernah disampaikan Budiyansa beberapa waktu lalu.
Bahkan menjadi headline di sejumlah media lokal Pasangkayu karena menjadi hot issue (isu panas).
Pihak DPRD Pasangkayu pun berupaya melakukan RDP soal ini. Pasalnya, pernyataan tersebut menimbulkan polemik.
Pada pernyataan itu, Budiyansa secara tegas meminta kepada bupati agar mencarikan pengganti dirinya sebagai kadis PUPR Pasangkayu. Alasannya, dia mau maju pada pilkada 2024 nanti.
“Saya sudah panggil (Budiyansa) dua kali. Tapi, dia tak pernah datang. Itu urusannya, saya pun tak akan menandatangani SPPD (surat perintah perjalanan dinas),” kata Rachmat.
Kadis PUPR Pasangkayu, Budiyansa saat dikonfirmasi, Minggu, 16 Oktober 2022, justru balik mempertanyakan alasan sekda memanggil dirinya.
“Kesalahannya menurut sekda di mana. Kayaknya itu poin yang harus diperjelas ke sekda. Terus, bukan pemecatan karena kesannya lain. Seakan-akan saya ada salah,” jelas Budiansa.
Dia juga mempertegas, sebaiknya dirinya dicarikan pengganti sebagai kepala dinas PUPR.
Budi, ia akrab disapa, menambahkan jika dirinya berniat maju pada pilkada, itu salahnya di mana.
“Apa bedanya dengan Kadis Pendidikan Polman dan Sekda Polman yang hari ini (sekarang) bahkan terhambur baliho tentang niat mereka maju,” katanya dengan nada tanya.
Bahkan, dia juga menyinggung dan mempertanyakan kehadiran sejumlah ASN yang hadir pada HUT Golkar, Minggu, 16 Oktober 2022 di Alun-alun kota Pasangkayu.
“Terus hari ini, apakah pegawai yang ikut di HUT Golkar akan dipanggil juga oleh sekda. Kalau saya dianggap melanggar, harus diperjelas di mana pelanggarannya terhadap niat saya maju. Kenapa kemudian mereka tidak dipanggil atau disurati,” singgung Budi.
Karena menurut dia, kegiatan HUT Golkar bukan kegiatan pemda, tapi kegiatan partai. Lalu, kenapa Kadis PMD dan para camat yang mengundang.
“Jadi yang melanggar dan melakukan pembiaran sebenarnya siapa,” kesal Budi.
Arham Bustaman
