Katinting.com, Penajam Paser Utara (PPU) – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk mengevaluasi dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kebijakan yang menyulitkan pasien, khususnya dalam kondisi kritis. Kebijakan BPJS yang mewajibkan pasien memperbarui surat rujukan saat kondisi kesehatan mereka belum stabil dinilai memberatkan masyarakat.
Sujiati mengungkapkan keprihatinannya setelah beberapa kali mendampingi warga dan keluarga yang sakit parah, di mana mereka harus pulang untuk mengurus rujukan baru meski masih dalam kondisi lemah.
“Saya berharap Pemkab dapat mencari solusi agar masyarakat tak perlu menggunakan BPJS jika aturannya seperti ini. Kita membayar iuran yang besar, tapi pelayanan yang diterima masyarakat masih kurang maksimal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten PPU yang mencapai 95 persen, dengan sebagian besar pembiayaan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU.
“Jika pelayanannya tidak memadai, ini sangat merugikan daerah kita. Saya pribadi merasa kecewa karena masyarakat, khususnya yang kurang mampu, sangat terbebani oleh pelayanan BPJS yang tidak optimal,” pungkasnya.
