Katinting.com, Bontang – DPRD Kota Bontang menekankan pentingnya kedaulatan data dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi Jumadi menyatakan bahwa pemerintah kota tak bisa lagi bergantung pada lembaga eksternal atau data sektoral yang terpecah antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, kelemahan dalam sistem pendataan internal selama ini telah menimbulkan tumpang tindih informasi dan memperbesar risiko gagalnya perencanaan program.
“Tanpa data yang akurat dan konsisten, mustahil merancang kebijakan yang tepat sasaran. Inilah yang mengganggu efektivitas anggaran,” tegasnya belum lama ini.
Ia mencontohkan perbedaan signifikan data sektor makan dan minum antara DKUMPP dan Bapperida sebagai alarm serius. Ketika dasar informasi tidak sinkron, maka seluruh program yang dirancang bisa meleset dari kebutuhan riil masyarakat.
“Bayangkan satu sektor punya dua versi data dari dua OPD berbeda. Mana yang harus kita percayai untuk mengambil keputusan?” kritik politisi PDI Perjuangan itu.
Winardi menilai Bontang perlu segera membangun sistem database terpadu berbasis digital yang dapat diakses dan diperbarui oleh lintas OPD secara periodik. Hal ini juga akan mengurangi potensi manipulasi data dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis fakta.
“Kedaulatan data itu bagian dari kemandirian daerah. Kalau masih tergantung pihak luar atau pakai data lama, kita hanya buang-buang anggaran,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintah kota tidak ragu mengalokasikan anggaran untuk meperkuat sistem informasi pembangunan daerah. Termasuk pelatihan SDM dan investasi infrastruktur digital yang mumpuni.
“Jangan anggap remeh pengelolaan data. Ini pondasi seluruh program. Kalau perlu anggaran besar, tidak apa-apa, asalkan hasilnya jelas dan bisa dikontrol,” tutupnya.
