oleh

Diminta Pulihkan Sulbar, Pj Gubernur Minta Waktu Enam Bulan

banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Aliansi Mahasiswa Sulbar Bergerak menggelar aksi di gedung merah putih Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (19/05/22).

Baca Juga : Tanggapi Isu Sampah, Pj Gubernur Minta 5 Orang Perwakilan Polman Dikirim ke Banyumas

Alinasi yang tergabug dari berbagai OKP yang ada di Sulbar ini menuntut Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Tanah Malaqbi ini.

Dengan tema “Pulihkan Sulawesi Barat”, ada 11 isu yang dibawa massa aksi ke Pj Gubernur Sulbar yakni, naikkan UMP Sulbar, tingkatkan mutu pendidikan, tuntaskan angka kemiskinan yang semakin meningkat.

Selanjutnya, tingkatkan pelayanan kesehatan, laksanakana program birokrasi yang profesional, selesaikan penyaluran dana bantuan stimulan terhadap penyintas gempa, transparansi hasil penyaluran dana bantuan penyintas gempa.

Perjelas tata ruang wilayah Provinsi Sulbar, Wujudkan UU nomor 18 Tahun 2018 tentang penelolaan sampah di Sulbar, selesaikan masalah agraria di Sulbar dan tuntaskan perbaikan infrestruktur jalan di setiap Kabupaten di Sulbar.

“Untuk mendorong apa yang menjadi ketimpangan yang ditimbulkan oleh Gubernur sebelumnya. Kami hadir dengan problem yang begitu banyak.

Angkat kaki di Sulbar jika tidak mampu menyelesaikan segala permalasahan yang ada di Sulbar. Ketika Pj (Guberur) hanya datang memperkaya diri tolong angkat kaki dari Sulbar,” tegas Korlap Aksi, Fatir.

Sekira hampir sejam melakukan aksi di depan gedung merah putih kantor Gubernur Sulbar, Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik akhirnya menemui massa aksi. Ia kemudian massa aksi ke pendopo gedung merah putih untuk mendangarkan apa yang menjadi tuntutan massa dan melakukan diskusi.

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik didepan massa aksi menyampaikan, ia melihat yang menjadi persoalan di Pemprov Sulbar yakni persoalan data sehingga sulit membangun akuntabilitas.

“Tidak samanya data antara semua pihak (mulai dari tingkat desa hingga provinsi). Datanya tidak presisi. Sulit kita membangun akuntabilitas. Sulbar mengalami persoalan ini,” ucap Akmal Malik.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) itu menuturkan, tugas utamanya menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar saat ini yakni memperbaiki data sehingga proses pembangunan di sulbar bisa lebih terarah dan tepat sasaran.

“Datanya bias, kebijakan pasti bias. Ketika data salah pasti kebijakan salah,” sebutnya.

Pria kelahiran Pulau Ujung, Dharmasraya, Sumatera Barat, 16 Maret 1970 itu mengungkapkan dalam mempercepat perbaikan data yang ada, akan menggandeng Kepolisian agar data yang didapatkan betul-betul presisi hingga tingkat desa.

Dirinya menargetkan enam bulan dirinya menjabat segabai Pj. Gubernur Sulbar data itu akan rampung. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi permasalahan di Sulbar akan bisa lebih mudah diselesaikan.

“Izinkan kami bersama tim untuk penguatan data. Setelah ini selesai mari kita kritisi bersama-sama. Dan saya akan kontrol itu selama enam bulan. Kita bikin tagline dari Sulbar untuk Indonesia. Tapi kami tidak bisa sendiri kita harus bekerjasama untuk mewujudkan ini,” tutupnya.

(Zulkifli)

Bagikan

Komentar