Mamuju, Katinting.com – Melalui surat pemanggilan saksi pelapor bernomor : 2294/PS.DKPP/SET-04/VIII/2025 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, resmi melakukan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etik pada penyelenggaraan Pilkada 2024.
Dalam surat pemanggilan yang dilayangkan, oleh DKPP, tertuang pemanggilan kepada salah seorang pria pekerjaan tani, beralamat di Topoyo, Mamuju Tengah, dengan inisial N, untuk hadir dalam siding perdana dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pilkada di Mamuju Tengah, dengan terlapor anggota KPU Mamuju Tengah.
Tercantum pula, tanggal dan hari pelaksanaan sidang perdana DKPP yakni Selasa (09/09/2025), yang ditandatangani oleh Sekjen DKPP Dr. David Yama.
Kepada laman ini, salah seorang informan kami, yang Namanya minta tidak ditulis, menyampaikan bahwa proses DKPP ini akan berlangsung cepat, dikarenakan tidak ada agenda penting lagi, terkait pemilu yang menjadi hambatan bagi para terlapor untuk hadir dalam sidang DKPP.
“Karenanya berdasarkan info dari sekertariat DKPP, sejak kami membersamai pelapor mengadukan kasus ini, kami mendapatkan gambaran alur sidang akan berlangsung cepat, dan keputusan juga bisa cepat” ungkapnya.
Ia juga menuturkan, salah satu pokok perkara aduan ke DKPP terhadap KPU Mamuju Tengah, karena adanya kegiataan dugaan melawan hukum oleh anggota KPU Mamuju Tengah, saat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah, sehingga lolos satu orang calon Bupati yang ternyata mengantongi ijazah palsu.
“Namun itu baru satu, sebab selain itu, ada juga beberapa bagian dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara, karenanya kami dukung pelapornya, memastikan KPU Mamuju Tengah bersih secara etika dalam tiap perhelatan pesta demokrasi” tuturnya.
Bahkan dalam rangka memastikan proses sidang berlangsung, pihak DKPP menyiapkan link zoom bagi pihak yang dapat memberikan keterangan,namun tak berkesempatan hadir.
“Tentu ini, guna mempercepat lahirnya keputusan hasil DKPP, yang telah lama ditunggu tunggu masyarakat Mamuju Tengah” pungkas sumber kami.
Sementara itu, upaya konfirmasi ke KPU Mamuju Tengah belum mendapatkan respon. (Fhatur Anjasmara)
