Mamuju, Katinting.com — Suara gemuruh tepuk tangan mengiris ruang saat Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka akrab disapa SDK, melangkah ke podium. Di depannya, hadir sejumlah tetamu penting lainnya, bersama unsur dari internal BPKP Sulawesi Barat,
Hadir dalam rangka memeringati 42 tahun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulbar. Angka yang tak lagi muda, tapi masih menyimpan api.
Udara di ruang itu terasa hangat, bukan hanya oleh nafas hadirin, tapi oleh harapan yang digantungkan pada sebuah lembaga yang disebutnya sebagai “mitra strategis”.
“Kita ingin menyatukan visi pengawasan,” ujar SDK, suaranya tenang tapi berisi.
Kata-katanya mengambang di antara bunga-bunga retorika acara, lalu mendarat tegas, pengentasan kemiskinan extrem dan penanganan stunting. Dua program prioritas yang, seperti kata dia, “harus betul-betul sampai ke masyarakat.”
Ia meminta BPKP tak hanya duduk di belakang meja, melainkan “turun”. “Sejak perencanaan hingga pelaksanaan,” tegasnya. Kalimat itu seperti pisau bedah mengiris keinginannya agar tak ada lagi program yang mati sebelum sampai ke tangan warga.
Di sudut lain ruangan, para pegawai BPKP menyimak. Mereka tahu, permintaan gubernur ini bukan sekadar protokoler. Di usia ke-42, lembaga ini diharapkan tetap independen, meski hidup di rahim birokrasi. “Profesionalisme tanpa intervensi,” ucap Duka, menutup sambutannya dengan nada yang hampir seperti doa.
Acara pun berakhir. Tapi pertanyaan masih menggantung, Akankah pengawasan yang diminta benar-benar menjadi tarian bersama, atau hanya sekadar gerak tanpa irama.(*/Fhatur Anjasmara)
