Anggota DPRD Sulbar, Sudirman saat menggelar reses di Desa Salumokanan Utara.
banner 728x90

Mamasa, Katinting.com – Anggota DPRD Sulbar, H. Sudirman menyebutkan persoalan data yang ada di Kabupaten Mamasa menjadi penyebab masyarakat tidak terfasilitas dalam hal apapun itu.

Hal itu disampaikan Sudirman saat menjawab pertanyaan masyarakat saat menggelar sosialisasi peraturan Daerah (Sosper) di Desa Salumokanan Utara, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kabupaten Mamasa, Minggu (28/8/22).

Baca juga : Petani Keluhakan Kelangkaan Pupuk, Ketua Komisi II Bakal Panggil Dinas Terkait

Pada kegiatan itu, Gunawan, Sekterais BPD Desa Salumokanan menyampaikan, beberapa program bantuan dari pemerintah yang tidak begitu dirasakan oleh masyarakat Desa.

“Yang saya temukan di kabupaten Mamasa adalah banyak lansia yang tidak mendapatkan bantuan. Contohnya tentang bantuan beras. Saya konfirmasi beberapa hari lalu di dinas sosial yang membidangi ini bahwa ada beberapa kartu yang keluar ke masyarakat seperti PKH, BLT dan juga ada bantuan ppkm pada 2021,” sebut Gunawan.

Namun yang terjadi katanya, Di salumokanan Utara ada sekitar 40 orang itu mendapatkan kartu PPKM. Kartu tersebut keluar pada Juni 2021 dan berlaku hingga Desember 2021. Bantuannya juga masuk selama enam bulan. Namun kartu PPKM ini mulai Januari hingga Agustus 2022 sudah tidak mendapatkan lagi bantuan.

“Jadi yang kami temukan di desa dan pada saat kami menyusun BLT desa salah satu persyaratan yang dipersyaratkan oleh pusat adalah bukan penerima bantuan dari pusat. Jadi kami ditingkat Desa bahwa yang sudah masuk dalam penerima kartu PPKM itu kami tidak masukkan di BLT desa. Karena sudah tidak ada lagi kejelasan dari pusat,” ungkapnya.

Olehnya dia berharap ke Ketua Komisi II DPRD Sulbar itu untuk manyampiakn ke Dinas Sosial agar ditindaklanjuti ke Pusat. Sehingga, pemilik kartu PKKM itu bisa tercover ke di BLT desa pada tahun 2023 mendatang. “Apakah bisa di cover di BLT Desa atau ada bantuan sendiri. Jangan sampai terulang di 2022,” jelasnya.

Begitupun dengan Kartu Indonesia Sehar atau KIS. Gunawan menyampaikan, banyak masyarakat yang tercover di DTKS untuk pemenfaatan KI. Namun yang menjadi kendalan adalah KIS tersebut tidak berlaku lagi. “Menurut penjelasan yang membidangi di kabupaten tentang KIS itu menyampaikan, bahwa jika enam bulan tidak dibayarkan oleh Pemprov maka dengan sendirinya kartu itu tidak bisa dipakai berobat. Mohon agar ditindaklanjuti ini agar bisa berlaku kembali. Sebagian besar masyarakat mendapatkan kartu itu,” sebutnya.

Mananggapi hal itu, Sudirman menuturkan persoalan-persoalan yang terjadi itu dikarenakan sinkronisasi data yang tidak valid. pihak-pihak yang melakukan pendataan tidak pernah memiliki data yang sama. “Khusunya di Mamasa. Di Mamasa, data betul-betul amburadul. Data sosial kita mengacu pada DTKS ternyata data DTKS tidak sama dengan data di statistik,” ujarnya.

“Data di Mamasa, berapa sumber data sering kita ambil. Dari kesehatan, sosial, BPS, Capil itu semuanya tidak ada yang sama. Beda semua. Sehingga bingung provinsi. Ada kembali bantuan sosial 2,5 miliar itu kembali karena tumpang tindih datanya,” tambahnya.

Terkait soal KIS, Sudirman menjelasakan pemanfaatan KIS 70 persen ditanggung oleh pemerintah Kabupaten. 30 Persen ditanggung Pemerintah Provinsi. Personal sekarang, data yang dimasukkan kalau kita lihat datanya provinsi tidak ada lagi yang masuk ke provinsi karena sudah semua di cover di kabupaten,” ungkapnya

“Jadi kita bingung, kalau kita turun ke lapangan mamang ada ditemukan masyarakat tidak dapat apa-apa, tapi setelah kita lihat data, tenyata sudah masuk semua,”

Sudiman mendambahkan data yang masuk ke Pemprov Sulbar angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa mencapai 9 persen. Namun, pada saat Bank Indonesia melakukan pendataan sendiri, angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa sebesar 12 persen.

“Jadi data sosial memang sampai sekarang masih amburadul. Ternyata angka kemiskinan kita itu 12 persen. Semakin banyak bantuan masuk semakin miskin kita. Berarti ada yang salah didalam. padahal tujuannya sekarang ini kesejahteraan,” sebutnya.

Bahkan katanya, yang paling parah sekarang adalah data Desa karena setiap tahun angka kemiskinan terus menurun. Kahidupan masyarakat Ssemakin baik. Karena data tersebut, banyak masyarakat tidak mendapatkan bantuan karena dianggap sudah sejahtera.

“Pemerintah juga tidak mau dikatakan gagal. Jadi setiap masukan data (kesejahteraan masyarat selalu) meningkat. Padahal faktanya berbanding terbalik dilapangan. Ini menjadi persoalan. Gubernur saja pusing. Sehingga Gubernur Sekarang ini tidak buat program. Karena yang urgen sekarang itu adalah data. Makanya ada data presisi sampai ke desa,” tutup Sudirman.

(*)

Bagikan

Comment