Sekprov Sulbar Muh Idris DP saat menyampaikan sambutannya, dalam Rakoda SEP 2024. (dok Ist)
banner 728x90

Mamuju,Katinting.com – Salah satu sector andalan pembangunan di Sulawesi Barat, adalah sokongan sector pembangunan pertanian, namun sejauh apa kemudian elaborasi yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar di sector ini, tentu butuh dukungan penguatan data potensi pertanian, sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Untuk dalam rapat kerja daerah survey Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 Pemprov Sulbar melalui Sekertaris Provinsi (Sekprov) menyampaikan bahwa rujukan perencanaan kebijakan dan instrument pembangunan pertanian, Pemprov Sulbar sangat membutuhkan data Komprehensif.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala BPS RI periode 2016 – 2021 Dr. Suharyanto, Wakil DPRD Sulbar oleh Suraidah Suhardi, di Maleo Hotel, Selasa (22/10), juga menyampaikan Pemprov ingin memastikan kegiatan sensus pertanian menghasilkan data akurat yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan di sector pertanian.

“Kita ingin hasil sensus pertanian itu harus dijadikan dasar pengambilan kebijakan daerah, tentu harus runtun RPJPD hingga RPJMD kita,” tegas Idris.

Karenanya besar harapannya, kiranya setiap data hasil sensu pertanian memang sudah komprehensif, sehingga sudah siap pakai sebagai rujukan penyusunan perencanaan untuk intervensi pembangunan bidang pertanian.

“Karena tidak ada kemajuan sebuah daerah dan pengelolaan sektor tertentu tampa ada perencanaan yang presisi,” ungkap Idris.

Putra dari Ulumanda ini, juga berbicara pengembangan masa depan, bagaimana caranya mensejahterahkan masyarakat petani 44,80 persen yang bergerak di pertanian.

“Itulah sebabnya adanya kegiatan ini untuk melihat data sebagai basis pengimbalan kebijakan, maupun yang aktor eksekusi yakni kabupaten,” harapnya.

Terpisah Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan seluruh Indonesia. Salah satu kegiatannya berbagi informasi dengan Dinas terkait.

“Dengan harapan setelah kami merilis hasil survei ekonomi pertanian informasinya lebih kaya pihak-pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan,” ucap Tina.

Ia juga berharap melalui rakor ini maka data yang rilis bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pelaksanaan pembangunan di Sulbar.

“Kami juga mengundang BPS kabupaten se-Sulbar untuk memastikan kualitas datanya bisa kami kawal dengan baik. Datanya akan rilis bulan Desember tahun 2024. Karena surveinya sudah selesai,” tandasnya. (**/Fhatur Anjasmara)

Bagikan