Mamuju, Katinting,com – Garis pantai yang panjang, ketergantungan besar pada sektor pertanian, dan tingginya risiko bencana membuat Sulawesi Barat termasuk wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Kondisi itu jadi dasar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Penyusunan Strategi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2026, Rabu (24/6/2026), di Ruang RKPD Bapperida Sulbar dan secara daring lewat Zoom Meeting.
Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, MM, yang membuka kegiatan ini, menjelaskan dampak perubahan iklim tak berhenti di soal lingkungan saja — sektor pertanian, kesehatan masyarakat, hingga ketersediaan air bersih ikut terancam.
“Persoalan ketenagakerjaan, kemiskinan, ketahanan pangan, hingga keberlangsungan pembangunan daerah sangat tergantung pada bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan kita,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan ke depan adalah memastikan kerusakan lingkungan tidak berjalan lebih cepat daripada manfaat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. “Kami ingin mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana memitigasi persoalan ini agar kerusakan lingkungan tidak lebih cepat daripada manfaat pertumbuhan yang kita harapkan bagi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat,” katanya.
Bapperida Sulbar telah menetapkan target penurunan intensitas emisi GRK hingga tahun 2030, yang akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD tahunan.
“Target yang kami tetapkan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjaga dan menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca melalui berbagai sektor pembangunan,” tegas Amujib.
Sejumlah arah kebijakan telah dirumuskan untuk mengejar target tersebut, mulai dari pengembangan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, konservasi energi, rehabilitasi lahan terdegradasi, pengendalian deforestasi, penguatan pertanian berkelanjutan, hingga rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari ekosistem karbon biru.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup, yang memberi penguatan soal penyusunan strategi penurunan emisi, perhitungan intensitas emisi, hingga langkah mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah. Amujib menutup dengan menegaskan tantangan ke depan: membangun infrastruktur dan konektivitas tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Bagaimana membangun infrastruktur dan konektivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu fokus utama pembangunan Sulawesi Barat ke depan,” pungkasnya. (ADV)
