Mamuju, Katinting.com – Lebih dari satu tahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, anak-anak di wilayah pelosok Sulawesi Barat khususnya daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) disebut belum merasakan manfaatnya.
Itulah inti aspirasi yang dibawa Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) saat mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Senin (29/6/2026).
Massa yang membawa spanduk dan poster dukungan terhadap MBG ini bergerak menuju Kantor DPRD untuk meminta audiensi dengan pimpinan dan anggota dewan. Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan.
Salah seorang orator, Amirulla, menegaskan aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan dorongan agar pemerataannya dipercepat.
“Kami hadir bukan untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, kami datang untuk memberikan dukungan penuh agar program ini benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih dari satu tahun program ini berjalan, tetapi anak-anak di pelosok belum menikmati hidangan MBG. Semua anak negeri memiliki hak yang sama tanpa membedakan apakah mereka tinggal di kota maupun di daerah 3T,” tegasnya.
Menurut Amirulla, pemerataan MBG adalah bentuk keadilan sosial yang menjadi hak anak-anak di desa terpencil, sama seperti anak-anak di kota — sekaligus investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Massa juga menyoroti potensi ekonomi yang menyertai program ini. Bagi mereka, MBG bukan sekadar soal makanan, tapi bisa menggerakkan ekosistem ekonomi desa mulai dari lapangan kerja di dapur MBG, pemberdayaan UMKM, hingga pasar yang stabil bagi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
“Ketika dapur MBG hadir di desa-desa, petani dapat menjual hasil panennya, nelayan memperoleh kepastian pasar, peternak ikut berkembang, UMKM diberdayakan, lapangan kerja terbuka, dan roda perekonomian desa bergerak. Karena itu, masyarakat di pelosok juga harus menjadi bagian dari program ini,” ujar salah satu perwakilan massa.
Di Kantor DPRD, perwakilan ASMARA diterima untuk audiensi. Mereka meminta DPRD Sulbar mengawal dan memperjuangkan percepatan pemerataan Program MBG, baik ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (*)
