Katinting.com, Bontang – Di tengah berita gembira mengenai kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bontang tahun 2024 yang mencapai Rp3,3 Triliun, muncul pertanyaan mengenai prioritas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran tersebut.
Salah satu sorotan utama adalah penurunan anggaran bagi RSUD Taman Husada, rumah sakit milik pemerintah yang menjadi tumpuan kesehatan masyarakat Bontang.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Adrof Dita, tak menutupi kekecewaannya terhadap kebijakan ini. Anggaran untuk RSUD Taman Husada turun dari Rp254,71 miliar menjadi Rp247,89 miliar—berkurang Rp6,81 miliar.
“Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal komitmen kita terhadap kesehatan masyarakat,” ujar Adrof, Rabu (7/8/2024).
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana penurunan anggaran tersebut akan mempengaruhi kualitas layanan kesehatan.
Dalam konteks kenaikan APBD, keputusan untuk mengurangi anggaran sektor kesehatan tampak kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan kemampuan fiskal yang meningkat.
Lanjutnya, namaun di sisi lain, sektor yang sangat vital justru mendapatkan porsi anggaran yang lebih sedikit. Adrof Dita menggarisbawahi bahwa keputusan ini perlu ditinjau kembali demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan, terutama jika itu menyangkut kesehatan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah kota dapat memberikan penjelasan yang jelas dan masuk akal terkait keputusan ini, serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.
Penurunan ini menjadi catatan penting bagi Komisi I. Komitmen pemerintah dalam memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bontang ini menimbulkan tanda tanya besar. Dengan APBD yang meningkat, mereka berharap adanya peningkatan dalam layanan publik, bukan sebaliknya.
“Kami perlu penjelasan untuk penurunan ini, apalagi kesehatan salah tau sektor vital,” pungkasnya.
