Mamuju, Katinting.com – Akurasi data aset menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang akuntabel. Untuk memastikan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berjalan tertib dan sesuai ketentuan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penginputan Aplikasi E-BMD yang digelar Bidang Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Rapat Bidang BMD, Kamis (23/7/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bidang BMD BPKAD Sulbar, Muhammad, dan diikuti perwakilan OPD, khususnya perangkat daerah yang merupakan hasil penggabungan maupun pemisahan organisasi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, peserta menyamakan persepsi mengenai mekanisme penginputan data pada aplikasi E-BMD, sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi OPD dalam pencatatan aset dan belanja modal. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan agar pengelolaan data aset daerah semakin optimal.
Kepala Bidang BMD BPKAD Sulbar, Muhammad, menegaskan bahwa kualitas data aset memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin memastikan seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama dalam proses penginputan E-BMD. Dengan data aset yang akurat dan tertib administrasi, pengelolaan Barang Milik Daerah akan semakin baik serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dari lokasi terpisah menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan Barang Milik Daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab BPKAD, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh OPD agar data aset yang dimiliki pemerintah daerah benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan aset daerah yang tertib bukan hanya menjadi tanggung jawab BPKAD, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD. Melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan aplikasi E-BMD secara optimal, kita dapat menghadirkan data aset yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata Ali Chandra.
Melalui rapat koordinasi ini, BPKAD Sulawesi Barat berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kualitas penginputan data aset dan belanja modal secara tepat, lengkap, dan tepat waktu. Dengan demikian, pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan semakin efektif, efisien, dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. (*)
