Mamuju, Katinting.com — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui koordinasi perencanaan, layanan terpadu, dan kemitraan ekonomi. Langkah ini dijalankan bersamaan: rapat proyeksi pendapatan RSUD, layanan Samsat Keliling pada festival nelayan, dan penjajakan kerja sama administrasi kendaraan dengan pelaku usaha lintas daerah.
Di kantor Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Jumat (17/7/2026), Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, memimpin rapat bersama perwakilan RSUD Provinsi Sulawesi Barat—Muliana (Kasubbag Perencanaan) dan Rasmia AR (Kasubbag Keuangan)—untuk menyusun proyeksi pendapatan RSUD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan mencakup capaian realisasi, potensi pengembangan layanan kesehatan, dan strategi peningkatan retribusi pelayanan kesehatan sebagai salah satu sumber PAD.
Gaffar menekankan pentingnya data valid dan proyeksi realistis sebagai dasar penetapan target PAD. “Dengan sinergi antara Bapenda dan RSUD, target pendapatan dapat disusun terukur dan mendukung kapasitas fiskal daerah,” ujarnya. Perwakilan RSUD menyatakan komitmen mendukung pengelolaan layanan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
Selang sehari, Sabtu (18/7/2026), UPTD Pelayanan Pajak Mamuju turut memeriahkan Festival Kampung Nelayan Sumare dengan menghadirkan layanan Samsat Keliling mulai pukul 08.00 WITA. Petugas dari UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Ditlantas Polda Sulbar, dan PT Jasa Raharja memberikan layanan administrasi, pengesahan STNK, dan pembayaran pajak kendaraan secara nontunai menggunakan QRIS. Layanan ini mencatat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.000.000. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Rosianah M. Nadir, mengatakan Samsat Keliling dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak sekaligus mempercepat proses layanan publik.
Kepala Bapenda Sulbar, Abd. Wahab Hasan Sulur, menyatakan akan memperluas pelayanan jemput bola seperti Samsat Keliling sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan memudahkan publik. Menurutnya, optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada sektor perpajakan pusat, tetapi juga pengelolaan seluruh sumber pendapatan daerah, termasuk pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, upaya pengamanan potensi PAD dilanjutkan oleh UPTD Pelayanan Pajak Pasangkayu yang pada Sabtu (18/7/2026) melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan pimpinan usaha jual beli hasil bumi di Donggala, Sulawesi Tengah. Pertemuan menyorot praktik pembelian kendaraan oleh warga Pasangkayu melalui dealer di Palu menggunakan surat keterangan domisili, yang mengakibatkan registrasi kendaraan dan penerimaan PKB serta BBNKB tercatat di luar Sulawesi Barat.
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Pasangkayu, Kasfiani, menawarkan mekanisme fasilitasi administrasi kendaraan baru agar tetap terdaftar sesuai domisili di Sulawesi Barat, sehingga penerimaan pajak tercatat bagi provinsi. “Melalui koordinasi ini, kami memudahkan pengurusan administrasi kendaraan warga sekaligus menjaga penerimaan daerah,” ujarnya. Abd. Wahab menilai kerja sama dengan pelaku usaha, dealer, dan pihak terkait sebagai langkah strategis mencegah hilangnya potensi pajak lintas wilayah.
Secara keseluruhan, Bapenda Sulbar memadukan perencanaan berbasis data, layanan jemput bola, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memperkuat PAD. Langkah-langkah ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Suhardi Duka yang menekankan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik berkualitas, dan kemandirian fiskal untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. (*/FA)
