Sulbar, Katinting.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat komitmen dalam transformasi layanan kesehatan primer dan percepatan eliminasi penyakit prioritas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Di tingkat daerah, DKPPKB menghadirkan narasumber bersertifikat Training of Trainers (ToT) 25 Keterampilan Dasar Kader Posyandu pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Kader Posyandu yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Mamuju Tengah pada 10–11 Juli 2026 itu diikuti pengelola dan kader Posyandu dari desa dan kelurahan lokus Program PASTI PADU.
Pelatihan menekankan penguasaan 25 kompetensi dasar sebagai modal untuk menghadirkan Posyandu yang mampu melayani seluruh siklus kehidupan—ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia—dengan fungsi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta deteksi dini masalah kesehatan di komunitas. Langkah ini ditempatkan sebagai investasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer di tingkat desa dan kelurahan.
Secara paralel, DKPPKB mengutus Ririn Handayani, Pengelola Program Kusta, untuk mengikuti pertemuan nasional program kusta di Jakarta yang berlangsung 8–11 Juli 2026 dan dibuka Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. Forum nasional menjadi ajang konsolidasi strategi percepatan eliminasi kusta, termasuk penguatan deteksi dini, penemuan kasus aktif, pengobatan tuntas, serta upaya pengurangan stigma melalui pendekatan berbasis masyarakat.
Menteri Kesehatan menekankan bahwa kusta masih menjadi penyakit tropis terabaikan yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan komitmen daerah. Keikutsertaan perwakilan Sulawesi Barat diharapkan memperkuat kapasitas daerah untuk menerjemahkan kebijakan pusat menjadi langkah operasional di tingkat provinsi dan puskesmas.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan kedua upaya tersebut saling melengkapi. Transformasi Posyandu membutuhkan kader yang kompeten dan tersertifikasi, sementara eliminasi kusta memerlukan pengelola program yang mampu mempercepat deteksi dan menjamin pengobatan tuntas serta menghapus stigma sosial terhadap penyandang kusta.
Semua langkah ini selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah Gubernur Suhardi Duka, “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, serta misi pembangunan SDM unggul melalui layanan kesehatan promotif, preventif, dan berkualitas. DKPPKB berharap pelatihan kader dan implementasi kebijakan nasional dapat segera menuntun pada layanan yang lebih terstandar, inklusif, dan berdampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Barat.
(*/FA)
Transformasi Posyandu dan Percepatan Eliminasi Kusta, Strategi Ganda DKPPKB Sulawesi Barat
