Mamuju, Katinting.com – Provinsi Sulawesi Barat dinilai memiliki modal kuat untuk berkembang sebagai pusat agroindustri di Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional, lonjakan ekspor hingga 344 persen, serta pertumbuhan industri pengolahan sebesar 15,81 persen menjadi fondasi transformasi ekonomi berbasis hilirisasi komoditas unggulan.
Transformasi tersebut merupakan bagian dari implementasi program Panca Daya yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, sebagai strategi memperkuat daya saing daerah, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., saat menjadi narasumber dalam Forum Konfirmasi Penyusunan Rekomendasi Core Competence Berbasis Komoditas Unggulan Wilayah Sulawesi dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas secara daring, Kamis (2/7/2026).
Forum tersebut merupakan bagian dari penyusunan dokumen Core Competence nasional untuk mendukung transformasi ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan di setiap daerah.
Dalam paparannya, Amujib mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai sekitar 5,6 persen, didukung sektor pertanian yang tumbuh 6,05 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,16, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 3,01 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat hilirisasi komoditas unggulan agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.
“Selama ini sektor pertanian sering dipandang sebagai sektor tradisional. Padahal, bagi Sulawesi Barat justru inilah kekuatan utama. Ketersediaan bahan baku yang melimpah menjadi fondasi untuk membangun industri pengolahan sehingga komoditas kita tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi,” ujar Amujib.
Ia menjelaskan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan kebijakan Panca Daya yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga percepatan digitalisasi pelayanan pemerintahan guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
“Melalui Panca Daya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membangun fondasi yang kuat bagi investasi. Infrastruktur terus ditingkatkan, SDM dipersiapkan, dan pelayanan perizinan semakin mudah sehingga investor memiliki kepastian untuk mengembangkan usahanya di Sulawesi Barat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bapperida Sulbar juga mengusulkan pengembangan sistem rantai pasok terpadu (closed-loop supply chain) yang menghubungkan petani, koperasi, BUMD, industri pengolahan, hingga pelabuhan dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi.
Menurut Amujib, sistem tersebut akan memastikan komoditas unggulan Sulawesi Barat diolah di daerah sebelum dipasarkan, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, menjaga stabilitas harga di tingkat petani, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
“Petani tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Komoditas harus diolah di Sulawesi Barat agar nilai tambahnya tetap berada di daerah, membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan ekonomi lokal,” tegasnya.
Selain itu, Bapperida Sulbar mengusulkan agar Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Hub Kakao Timur Indonesia sekaligus pusat pengembangan sawit berkelanjutan dalam dokumen Core Competence nasional.
Usulan tersebut diyakini akan mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan minat investasi, serta memperkuat posisi Sulawesi Barat sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
“Pengakuan Sulawesi Barat sebagai Hub Kakao Timur Indonesia bukan hanya tentang komoditas, tetapi juga membuka peluang investasi, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Inilah yang ingin kita wujudkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Amujib. (*)
