Mamuju, TOKATA.id – BPKAD Sulawesi Barat mengukir langkah akuntabel demi visi Gubernur Suhardi Duka, tata kelola prima dan pelayanan dasar berkualitas. Dua agenda kunci bertubi, entry meeting evaluasi transfer fiskal oleh BPKP, serta rakor penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan Syaharuddin, sambut Tim BPKP dalam evaluasi Efektivitas DAU, DAK, dan DBH Triwulan II 2026. Digelar 17 hari kerja (8 Mei–8 Juni), inisiatif ini nilai penyaluran dana agar optimal, transparan, akuntabel.
“Entry meeting ini wujudkan sinergi BPKAD-BPKP, identifikasi perbaikan, kuatkan akuntabilitas,” tegas Chandra, janji data transparan tepat waktu.
Kemarin (11/5), Kepala Bidang Anggaran Abd. Kuddus—bersama Plt. Kasubbid Muhammad Apriady koordinasikan BKK dengan Dinas PUPR di ruang rapatnya. Fokus, samakan persepsi, sinkronisasi, tertib administrasi ke kabupaten per regulasi.
“Koordinasi pastikan pemahaman seragam, BKK efektif, tertib, berdampak maksimal,” ujar Kuddus. Chandra tambah
“Sinergi BPKAD-OPD kunci penyaluran optimal, dorong pembangunan dan pelayanan publik.”
Agenda ini pupuk pengelolaan fiskal Sulbar yang jernih, tepat sasaran, berdayakan rakyat. (*/FA)
