Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Koperasi Tanpa Iuran Perlu Dikawal, Jangan Sampai Hilangkan Prinsip Kemandirian

Muh. Arifain Makkulau

Pernyataan Direktur Utama Joao Angelo De Sousa yang menyebut masyarakat tidak perlu membayar iuran untuk menjadi anggota dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pemerhati ekonomi kerakyatan.

Muh. Arifain Makkulau menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikawal secara serius agar tidak menggeser prinsip dasar koperasi yang selama ini menjadi fondasi utama gerakan ekonomi rakyat.

Menurutnya, koperasi bukan sekadar instrumen distribusi program, melainkan wadah ekonomi yang dibangun atas partisipasi aktif dan rasa memiliki dari para anggotanya.

“Kita tentu mengapresiasi niat baik untuk mempermudah akses masyarakat. Namun koperasi tidak boleh kehilangan ruhnya. Tanpa kontribusi anggota, ada risiko hilangnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan,” ujar Muh. Arifain Makkulau.

Ia menambahkan bahwa penghapusan iuran memang dapat mempercepat inklusi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas dan peran anggota.

“Yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Negara boleh hadir memperkuat, tetapi bukan menggantikan peran anggota. Koperasi harus tetap tumbuh dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan program menjadi faktor krusial. Ketergantungan pada dukungan eksternal tanpa skema kemandirian yang jelas dapat menimbulkan persoalan di masa depan.

“Jangan sampai ini menjadi solusi jangka pendek yang justru melemahkan fondasi jangka panjang. Koperasi harus didesain sebagai sistem yang mandiri, bukan bergantung penuh pada intervensi,” tambahnya.

Muh. Arifain Makkulau juga mendorong agar implementasi program ini disertai dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mekanisme yang memastikan partisipasi nyata dari anggota.

Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat tidak cukup hanya melalui kemudahan akses, tetapi juga melalui penciptaan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan kendali nyata kepada rakyat. (*/Rls)

 

Share:

Redaksi

Media Informasi Rakyat