Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah pesisir. Langkah konkret terbaru dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar melalui koordinasi intensif terkait program prioritas pemberian asuransi nelayan. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu, 22 April 2026.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Sulbar dalam mengimplementasikan misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan jaminan kerja yang tepat sasaran.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa program asuransi nelayan bukan sekadar bantuan sosial biasa. Ia menyebutnya sebagai bagian dari desain besar perencanaan pembangunan yang inklusif. Menurutnya, setiap program prioritas daerah harus berbasis data yang presisi.
“Kami di Bapperida Sulawesi Barat memastikan bahwa setiap program prioritas daerah, termasuk asuransi nelayan ini, harus berbasis data yang presisi. Integrasi antara lintas bidang dilakukan agar intervensi yang kita berikan benar-benar menyentuh akar persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir Sulawesi Barat,” ujar Amujib.
Hadir mewakili Bapperida dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA), Hasanuddin, bersama Kepala Bidang Sumber Daya Alam (PSDA), Elmarhamah. Keduanya disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar, Otto Rion Abraham.
Amujib menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Sinkronisasi data Kartu KUSUKA dengan data kemiskinan ekstrem yang ada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah sebuah keharusan. Ia ingin memastikan anggaran yang dialokasikan memiliki dampak yang terukur bagi peningkatan taraf hidup nelayan.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Hasanuddin, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut dihasilkan sejumlah poin penting yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program ke depan.
Pertama, optimalisasi Kartu KUSUKA. Pendataan nelayan di seluruh kabupaten akan dipusatkan pada penggunaan kartu KUSUKA sebagai basis data utama untuk menjamin bantuan tepat sasaran.
Kedua, sinergi perbankan. Pemprov Sulbar memperkuat kerja sama dengan BRI dalam memfasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan bagi nelayan yang telah terverifikasi.
Ketiga, penyelarasan data TAPD. Dilakukan sinkronisasi antara data Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan data kemiskinan ekstrem untuk memastikan dukungan anggaran yang efisien.
Keempat, penajaman lokus. Pendataan akan dilakukan secara mendalam di tiap kabupaten guna memetakan wilayah dengan tingkat urgensi perlindungan sosial tertinggi.
Melalui penguatan koordinasi ini, program asuransi nelayan diharapkan menjadi instrumen yang tangguh dalam memitigasi risiko kerja sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi bagi para nelayan di Sulawesi Barat. (*/AR)
