Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar menggelar rapat evaluasi penyediaan air bersih dan air baku berkualitas di Ruang Kerja Sekretaris Bapperida, Rabu (06/08).
Rapat ini merupakan agenda prioritas pengawasan Triwulan III Tahun 2025 oleh BPKP Sulbar. Dipimpin Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, yang didampingi Riza Febri, Ketua Tim BPKP dan empat anggota, serta dua perencana ahli dari Bapperida, Zuhriah AR. Lery dan I Ketut Wibawa Bagianadi.
Darwis Damir menegaskan, akses air minum layak adalah bagian krusial dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus mendukung Misi ke-4 Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga: membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Rapat membahas evaluasi menyeluruh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan menguraikan beberapa poin utama:
-
Target penyediaan air baku dan air minum dalam RPJMD Provinsi,
-
Dokumen perencanaan pembangunan SPAM dari DAK Khusus, Pamsimas, dan APBD dengan acuan Data Terpadu Statis Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Peta Potensi dan Profil Kependudukan Ekonomi (P3KE),
-
Laporan capaian SPM air minum kabupaten 2020–2025,
-
Data kemiskinan penduduk di Sulawesi Barat pada periode yang sama.
Darwis menyampaikan fakta penting: capaian air minum layak Sulawesi Barat baru mencapai 80,14%, masih jauh di bawah rata-rata nasional 92,64%. Secara kelembagaan, seluruh kabupaten telah memiliki PDAM, kecuali Mamuju Tengah yang masih mengandalkan UPTD Pengelolaan Air Bersih.
Mengenai SPAM Regional Majene–Polman, Darwis menjelaskan proyek ini tengah menunggu penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kebijakan pengembangan infrastruktur air minum sudah tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Sulbar 2025–2029.
Darwis menegaskan, pemenuhan air minum layak bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Ini juga elemen strategis dalam penanganan stunting, masalah kesehatan yang masih membayangi Sulawesi Barat.
Di akhir rapat, Bapperida Sulbar menyatakan komitmen penuh mendukung evaluasi BPKP Sulbar. Semua data dan dokumen pendukung akan segera diunggah sesuai permintaan tim BPKP. (*/Fhatur Anjasmara)
