Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci mendobrak tantangan pembangunan daerah. Tekad ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Junda Maulana, dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulbar, Selasa (23/09), di Mamuju.
Forum bertema “Sinergi HMI untuk Sulawesi Barat – Landscape Pembangunan, Investasi, dan Pengelolaan PAD” itu menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah dan generasi muda menyongsong periode pembangunan 2025–2029.
Junda Maulana memaparkan, visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” akan diwujudkan melalui Panca Daya Pembangunan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga. Kelima pilar tersebut adalah:
-
Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,
-
Percepatan pengentasan kemiskinan,
-
Pembangunan SDM unggul dan berkarakter,
-
Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berwawasan lingkungan,
-
Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Baca juga; Bapperida Sulbar Gelar Monev Infrastruktur, Kawal Program Prioritas Gubernur
Di balik optimisme itu, data menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Laju ekonomi Sulbar cenderung melambat: dari 4,76% (2024) menjadi 4,29% pada Triwulan II-2025, jauh di bawah rata-rata nasional. Struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) dengan kontribusi 48,53% terhadap PDRB, sementara kemiskinan pada Maret 2025 masih berada di angka 10,41%, dengan mayoritas kasus terkonsentrasi di pedesaan.
“APBD kita masih sekitar Rp 2 triliun, dengan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah hanya 27,14% pada 2024. Ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk berinovasi,” ujar Junda.
Respons Cepat: Empat Program “Quick Wins”
Sebagai respons, Bapperida merancang empat program prioritas atau Quick Wins:
-
Sulbar Sehat: Fokus pada pencegahan stunting dan perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Sulbar Cerdas: Melalui bantuan pendidikan dan digitalisasi sekolah.
-
Sulbar Responsif: Mengalokasikan dana percepatan pembangunan sebesar Rp 50 miliar per kabupaten.
-
Sulbar Berdaya: Dengan penguatan UMKM, asuransi nelayan, dan pengembangan kawasan industri.
Pada aspek investasi, Junda menyoroti peran sistem Online Single Submission (OSS) yang telah menerbitkan 71.319 Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak 2019. Investasi didominasi oleh UMK pada sektor kelapa sawit, makanan, dan industri rumah tangga.
Namun, bayangan tantangan fiskal tetap menghantui. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah periode 2020-2024 tercatat negatif 1,07%. Satu titik terang adalah Pertumbuhan PAD yang positif 8,05%, yang menjadi modal menuju kemandirian fiskal.
“PAD yang kuat membuka ruang fiskal untuk program prioritas, sementara investasi yang terkelola menciptakan basis ekonomi berkelanjutan. Keduanya harus beriringan,” tegas Junda.
Ia menutup dengan menekankan bahwa sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk HMI, mutlak diperlukan untuk mewujudkan pembangunan Sulbar yang lebih progresif dan berdaya saing. (*/Fhatur Anjasmara)
