Mamuju, Katinting.com – Ungkapan Penjabat (Pj) Gubernur Prof. Zudan Arif Fakrulloh agar Provinsi Sulawesi Barat tidak kenal sebagai daerah pandemo mendapat tanggapan dari Ketua HMI Badko Sulselbar, yang dianggap sebagai bentuk anti kritik.
Muhammad Ahyar, Ketua HMI Badko Sulselbar mengaku sangat geram mengetahui perkataan tersebut, yang dianggap anti demokrasi dan kontraproduktif.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pertemuan dengan Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin lalu (15/5) saat baru tiga hari menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar.
Kata Ahyar, lebih baik jika Pj menginventarisasi masalah masalah yang ada di Sulbar yang berpotensi memperpanjang rantai penderitaan di bumi malaqbiq ini, dan kemudian mencari formula yang tepat menyelesaikannya.
“Masih banyak persoalan yang sangat urgen sifatnya untuk diselesaikan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, sekaligus dapat mendongkrak perekonomian warga sebagai amanah yang diberikan kepadanya menduduki pejabat gubernur Sulbar. Bukan justru mengeluarkan statement yang mengindikasikaan bahwa Pj Gubernur baru ini anti kritik dan menganggap demonstrasi adalah hal yang tidak baik,” kata Ahyar. Kamis 18 Mei 2023.
Masih kata Ahyar, harusnya opening pak Zudan adalah bagaimana strategi dan terobosan cerdas melakukan revolusi terhadap birokrasi yang malas dan cenderung korup, fiskal kita lemah, kemiskinan, masalah stunting, angka putus sekolah yang masih tinggi, pelabuhan dan bandara yang perlu di benahi dan dikembangkan, laut dan pertanian kita perlu segera di kelola potensinya.
Lanjut, seandainya Sulbar ini seperti negara Dubai, pak Zudan paksa mahasiswa demo juga tidak akan mau, karena tidak ada stunting, tidak ada kemiskinan, tidak ada putus sekolah, tidak ada pelayanan kesehatan yang buruk dan kebijakan yang merugikan masyarakat dan menghambat proses pembangunan daerah, ujarnya.
Pernyataan pak Zudan ini sungguh menghianati perjuangan reformasi dan melecehkan gerakan demonstrasi yang selama ini di Sulbar sebagai kontrol sosial dan cara masyarakat menyampaikan tuntutan.
Aktifis HMI meminta Pj Gubernur Sulbar untuk menarik kembali kata-katanya dan meminta maaf kepada OKP, mahasiswa dan masyarakat Sulbar. Dan mengajak Pj Gubernur Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk debat terbuka.
“Kami meragukan kapasitas dan kapabilitas Pj Gubernur Sulbar, dan menyatakan siap debat terbuka terkait dengan hal bagaimana mewujudkan pemerintahan yang good government , salah satunya adalah asas partisifatif dalam hal ini bisa di lakukan dengan metode demonstrasi,” tutur Ketua HMI Badko Sulselbar ini.
Diketahui, hari pertama bertugas di Sulbar, PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan pertemuan bersama pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar dalam jamuan makan malam di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin malam 15 Mei 2023.
Pada pertemuan, soal komunikasi, Prof Zudan memberikan tips komunikasi yang baik dengan masyarakat termasuk dalam menerima aksi demonstrasi. “Diharapkan aksi demonstrasi sebaiknya disebut pertemuan silaturahmi atau audiensi agar Sulbar bukan dikenal sebagai provinsi pendemo, sehingga Sulbar terkenal di luar karena positifnya, bukan dikenal karena tidak baiknya”.
(*)
