Mamuju, Katinting.com – Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya mendorong Data Desa Presisi (DDP).
Kata Dia persoalan yang paling rill dihadapi birokrasi adalah data. Pentingnya DDP sebagai dasar dalam menentukan kebijakan kedepan.
“Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas,” ujarnya.
Akmal mengatakan, sudah melakukan pencacahan data di 45 desa. Selanjutnya ditarget 530 desa di Sulbar seluruhnya mengadopsi program DDP.
Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sehingga Pj Gubernur Sulbar menemui sejumlah instansi kementerian lembaga untuk membahas kesiapan DDP. Jumat 4 November 2022.
Adapun yang ia temui, diantaranya, Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
“Ini sebagai upaya kita mewujudkan Data Desa Presisi di Sulbar,” pungkas Akmal Malik.
Adv. Diskominfosandi Sulbar
