Mamuju, Katinting.com – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulbar Tahun 2018, di kantor DPRD Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (13/5).
Rapat paripurna ini dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Sulbar, Gubernur Sulbar, Kapolda Sulbar, Maradika Mamuju, Sekprov Sulbar, Kepala BPK Sulbar, Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, perwakilan Danrem 142 Tatag, Dandim 1418 Mamuju, Danlanal Mamuju, tokoh Agama dan tokoh masyarakat.
Ketua DPRD Sulbar, Hj. Amalia Fitri Aras, yang memimpin rapat paripurna tersebut secara umum menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi dewan dimaksudkan sebagai catatan untuk perbaikan pemerintah eksekutif.
Hj. Amalia Fitri Aras menyampaikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi Pemprov sulbar. Mulai dari persoalan Pertanian, Peternakan, Perikanan, termasuk polemik pelaksana tugas (Plt) yang sudah setahun belum dilantik.
Selain itu, ia juga menyebutkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD, arah kebijakannya tidak signifikan dan cenderung tidask terarah dengan baik selama ini.
“Kita bisa lihat bersama bahwa pertumbuhan ekonomi naik, tetapi angka kemiskinan justru bertambah. Harusnya, ekonomi naik maka kemiskinan berkurang. Makanya ini harus dievaluasi,” tegasnya.
(ADV)
