Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Wagub Salim S Mengga: Swasembada Pangan Bukan Hanya Tugas Pemerintah

Mamuju, Katinting.com  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Kick Off Meeting Satuan Tugas (Satgas) Swasembada Pangan 2025, Rabu (24/9/2025). Langkah ini menandai dimulainya fase eksekusi menuju target kedaulatan pangan di daerah tersebut.

Dalam sambutan pembukaannya secara daring, Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menegaskan pembentukan satgas merupakan langkah strategis. Ia menekankan bahwa momen ini bukan sekadar rapat biasa, melainkan titik tolak sebuah misi besar.

“Hari ini kita menginjakkan kaki di garis start untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Sulbar. Ini adalah panggilan kolektif semua pihak, bukan hanya pemerintah,” tegas Salim yang merupakan pasangan Gubernur Suhardi Duka.

Target satgas disebutkannya jelas: meningkatkan produksi komoditas strategis, mengurangi ketergantungan impor, dan menjamin akses pangan yang cukup, terjangkau, serta bergizi bagi seluruh keluarga di Sulbar.

Salim tidak menutup mata pada sejumlah tantangan berat, seperti alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim, keterbatasan modal petani, dan inefisiensi rantai distribusi. Namun, ia menyatakan optimisme bahwa tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang melalui soliditas satgas lintas sektor.

Sebagai landasan kerja, Salim menggarisbawahi empat poin kunci:

  1. Sinergi sebagai fondasi utama.

  2. Perencanaan berbasis data akurat dan terukur.

  3. Pemberdayaan petani sebagai ujung tombak.

  4. Penerapan inovasi dan adaptasi teknologi.

Secara resmi, Satgas Swasembada Pangan Sulbar 2025 dinyatakan aktif setelah Salim mengucapkan kalimat penutup yang penuh semangat. Kini, semua perhatian tertuju pada langkah konkret satgas mewujudkan komitmen yang telah dideklarasikan.

Baca juga; Gotong Royong di Pantai Pasangkayu, Jurnalis dan Masyarakat Tanam 100 Bibit Ketapang, Aksi Nyata IJP ke-3

Peluncuran satgas patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen politik. Namun, publik Sulbar menunggu lebih dari sekadar deklarasi. Efektivitas satgas akan diuji pada kemampuan konkretnya menjawab tantangan klasik yang disebutkan Wagub. Pertanyaannya, apakah satgas ini memiliki kewenangan dan anggaran yang memadai untuk membuat terobosan kebijakan, atau hanya akan menjadi wadah koordinasi biasa? Keberhasilan misi ini akan terlihat dari angka di lapangan: peningkatan luas tanam, produktivitas, dan yang terpenting, kesejahteraan petani sebagai ujung tombak. (*/Fhatur Anjasmara)

Share:

Redaksi

Media Informasi Rakyat