Mamuju, Katinting.com – Dalam upaya meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) secara daring bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (17/12). Forum ini bertujuan menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan analisis moneter untuk mendukung perekonomian Sulbar.
BACA JUGA: Stok Aman, Harga Naik: Gubernur Sulbar Soroti Lonjakan Harga Bawang Merah dan Ayam Jelang Nataru
Pada kesempatan tersebut, BPKPD Sulbar hadir sebagai narasumber utama yang diwakili oleh Syaharuddin (Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda) didampingi Indah Mustika Sari (Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR). Mereka memaparkan secara detail postur dan peran strategis APBD 2025 sebagai instrumen fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam pemaparannya, Syaharuddin menjelaskan bahwa APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui belanja yang produktif dan tepat sasaran.
“Melalui belanja yang produktif, pemerintah daerah berupaya memperkuat sektor-sektor prioritas serta menjaga kesinambungan pembangunan di Sulbar,” jelas Syaharuddin.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data fiskal antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia untuk menghasilkan asesmen perekonomian yang akurat dan komprehensif, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan bahwa partisipasi aktif ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan BI.
“Sinergi ini sangat penting untuk mendasarkan kebijakan ekonomi pada **data fiskal yang kredibel,” ujar Ali Chandra.
Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui forum ini, diharapkan terbangun koordinasi kebijakan yang lebih kuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar yang inklusif dan berkelanjutan. (*/AR)
