oleh

Syamsuddin Hatta Minta Ketua DPRD Mamuju Luruskan Statemennya

-Mamuju-182 Dilihat
banner 728x90
Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta. (Dok. Zulkifli)

Mamuju, Katinting.com – Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta merespon pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Aswar Anshari Habsi yang mengatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (12/1) kemarin dinyatakan tidak sah dan tidak memegang prinsip Kolegial Kolektif.

Diketahui, Komisi I DPRD Mamuju bersama Wakil Ketua DPRD Mamuju beserta sejumlah OPD dan pihak terkait membahas tentang Pemilihan Kepala Desa yang bakal digelar 48 Desa di Kabupaten Mamuju, Selasa kemarin.

Hal itu diketahui saat rekaman pembicaraan Ketua DPRD Mamuju Aswar Anshari Habsi dengan seseorang mulai viral dikalangan anggota DPRD Mamuju, dimana saat itu Ketua DPRD Mamuju dengan tegas menyatakan bahwa RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta bersama dengan Ketua Komisi I DPRD Mamuju H. Sugianto dinyatakan tidak sah.

Menanggapi itu, Syamsuddin Hatta menguraikan, tanggapannya terkait pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Aswar Anshari Habsi melalui rekaman pembicaraan via telepon dengan seseorang yang menyatakan bahwa agenda RDP Komisi I DPRD Kabupaten Mamuju bersama Pihak terkait yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta, dinyatakan tidak sah dan tidak memegang prinsip Kolegial Kolektif, yang mestinya istilah yang benar adalah Kolektif Kolegial.

“Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Kolektif Kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, baik itu musyawarah untuk mencapai mufakat atau voting, dengan mengedepankan semangat kebersamaan,” katanya Rabu (13/1).

Politisi senior Partai Demokrat ini menjelaskan, perlu diketahui RDP Komisi I DPRD Mamuju yang dipimpinnya itu dihadiri sejumlah pihak terkait diantaranya, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju, BPKAD Kabupaten Mamuju, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Mamuju serta sejumlah Kepala Desa yang juga turut serta hadir dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut Syamsuddin Hatta menyampaikan, Selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju bersama dengan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mamuju, telah mengambil langkah sesuai dengan tupoksi dengan mekanisme yang ada.

“Dimana kami menghadirkan seluruh pihak terkait untuk mendengarkan secara langsung tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades Kabupaten Mamuju tahun 2021,” jelasnya.

Dengan mendengarkan dan menampung seluruh saran, masukan serta pertimbangan oleh OPD dan berbagai pihak terkait termasuk Komisi I serta anggota DPRD Kabupaten Mamuju yang juga turut hadir, tentu hal tersebut jelas memegang teguh prinsip Kolektif Kolegial. “Sebab selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju kami tidak mengambil keputusan sendiri,” ungkapnya.

“Untuk itu, kami menghimbau kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju untuk segera meluruskan statement tersebut demi terciptanya situasi harmonis didalam memimpin Lembaga Perwakilan Rakyat yang terhormat ini,” demikian tegas Syamsuddin Hatta.

(rfa/zul)

Bagikan

Komentar