Mamasa, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketangguhan bencana di tingkat kabupaten. Salah satunya dengan mengerahkan tenaga ahli untuk mendampingi penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Mamasa.
Langkah konkret ini diwujudkan dalam Workshop II Penyusunan Dokumen KRB yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Selasa (14 Oktober 2025). Kegiatan yang dihadiri Forkopimda dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini secara resmi dibuka oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menandakan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berwawasan kebencanaan.
Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut. Ia menegaskan, BPBD Provinsi mendukung penuh penyusunan dokumen KRB sebagai fondasi kebijakan mitigasi dan perencanaan pembangunan.
“BPBD Sulbar mendukung penuh penyusunan dokumen KRB sebagai dasar kebijakan mitigasi dan perencanaan pembangunan di daerah. Tenaga ahli yang kami tugaskan diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis agar hasil dokumen benar-benar komprehensif dan berbasis data lapangan,” ujar Yasir Fattah.
Sebagai bentuk dukungan teknis, BPBD Sulbar menugaskan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Inaldy L.S. Silang, sebagai tenaga ahli dalam workshop tersebut. Kehadiran tenaga ahli ini diharapkan dapat mempertajam analisis dan memastikan dokumen yang dihasilkan akurat serta sesuai dengan kondisi lapangan.
Yasir Fattah juga menekankan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menitahkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat ketangguhan daerah.
“Sesuai instruksi Bapak Gubernur, BPBD Sulbar akan terus memperkuat koordinasi dan asistensi kepada kabupaten dalam penyusunan dokumen kebencanaan. Tujuannya agar setiap daerah memiliki peta risiko yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan,” tambahnya.
Dalam workshop tersebut, para peserta secara intensif membahas penguatan data dan analisis risiko terhadap sejumlah potensi ancaman bencana di Mamasa, seperti tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Dokumen KRB yang sedang disusun ini nantinya akan menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam merencanakan pembangunan, memitigasi potensi bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah teridentifikasi sebagai kawasan rawan bencana.
Dengan adanya dokumen ini, upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Mamasa diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan efektif, sehingga mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan apabila bencana benar-benar terjadi. (*/Fhatur Anjasmara)
