Mamuju, Katinting.com – DPRD Kabupaten Mamuju bergerak cepat menindaklanjuti kegaduhan publik terkait kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai dikeluhkan masyarakat. Kamis, 26 Februari 2026, Komisi II dan Komisi III DPRD Mamuju melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur penyedia MBG di Kecamatan Kalukku.
Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Asdar, dan Ketua Komisi III, Yuslifar, bersama gabungan anggota komisi lainnya. Langkah ini diambil sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dan dinas terkait, sebagai respons atas viralnya keluhan “menu kering” yang dinilai tidak memenuhi standar gizi selama bulan Ramadan.
Hasil pantauan di tiga lokasi dapur di Kecamatan Kalukku mengungkap fakta memprihatinkan. Salah satu yang disorot adalah dapur di Desa Kabuloang yang dikelola Yayasan Insan Sehat Lestari. Infrastrukturnya dinilai jauh dari standar pelayanan operasional yang layak.
Beberapa temuan kritis yang berhasil diidentifikasi antara lain:
- Ketiadaan Izin Resmi: Mayoritas dapur yang dikunjungi ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
- Masalah Pengelolaan Limbah: Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai di lokasi dapur.
- Standar Kelayakan Fisik: Infrastruktur dapur dianggap belum memenuhi syarat untuk memproses makanan dalam skala besar secara higienis.
Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Asdar, mengungkapkan data yang lebih mencengangkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat koordinasi, terdapat 20 dari total 28 dapur MBG di Kabupaten Mamuju yang dilaporkan belum memiliki izin SLHS dan IKL.
“Kami turun untuk memastikan program Presiden berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kandungan gizi harus berimbang dengan nilai bahan baku yang disalurkan. Jangan sampai program baik ini manfaatnya tidak dirasakan anak sekolah dan malah menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat,” tegas Asdar.
DPRD Mamuju berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini. Rencananya, sidak akan dilanjutkan ke wilayah-wilayah lain dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh vendor penyedia jasa makanan memenuhi standar kesehatan yang ketat, demi keselamatan dan hak gizi para siswa. (*)
