oleh

Restorative Justice, JAM Pidum Perintahkan Hentikan 2 Perkara di Polman

banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Jaksa agung muda tindak pidana umum menyetujui dua permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif (restoratif justice) dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Hal itu disampaikan dalam keterangan pers Kejati Sulbar, 31 Mei 2022. Dijelaskan sekira jam 08.00 Wita bertempat di ruang Video Converence kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Didik Istiyanta yang melaksanakan paparan perkara yang diusulkan untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

Kejati Sulbar didampingi asisten tindak pidana umum Baharuddin, sebagai Koordinator B. Hermanto, Kepala Seksi Oharda Andi Sumardi, Kepala Seksi Penerangan Hukum Amiruddin, Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar  Muh. Ichwan, Penuntut Umum Adrian Dwi Saputra dan Syakir Syarifuddin.

Sedang dalam ekspose perkara dilakukan secara virtual dipimpin langsung oleh JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H., M.H., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Adapun dua berkas perkara yang dihentikan penuntutannya, pertama, atas nama tersangka Andi Amran (29 tahun) yang bekerja sebagai Sopir, melanggar pasal 378 KUHP. Sedangkan korban Hisam Saleh Najib (34 Tahun) juga bekerja sebagai Sopir.

Kedua,  tersangka Ilham Adrian (20 Tahun) melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP. Sedangkan korban Ahmad Bin Ibrahim (22 Tahun) bekerja  sebagai tukang cuci mobil.

Adapun alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative karena tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian tersangka merupakan tulang punggung keluarga serta telah mengganti kerugian yang dialami korban. Selain itu tersangka mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan tersangka.

Korban dan tersangka sepakat untuk berdamai, kemudian tersangka telah membayar kerugian kepada korban sebesar Rp. 5.500.000, serta serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Korban juga telah memaafkan tersangka dan tindak akan menuntut kembali.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan kepastian hukum.

Sumber : Kasi Penkum Kejati Sulbar

Edit : Anhar

Bagikan

Komentar