Mamuju, Katinting.com – PBW DPN Perkasa Provinsi Sulawesi Barat melakukan sosialisasi terkait jasa konstruksi, utamanya sertifikasi tukang serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selasa malam, 31 Mei 2022 di Maleo Hotel Mamuju.
Hal tersebut dilakukan disela Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang SMK Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri para Kepala SMK se-Sulbar dan Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Irham Yakub, S.Sos.
Sekertaris PBW DPN Perkasa Sulbar, Abdillah menyampaikan, penggunaan anggaran negara khususnya DAK penting menggunakan tenaga kerja lokal dan bersertifikat.
Sambung kata Abdillah, lalu bagaimana jika tidak ada tukang lokal yang bersertifikat? Maka boleh mendatangkan dari luar yang bersertifikat atau mensertifikatkan tukang lokal.
“Kami bisa bantu jika itu tidak ada tukang lokal bersertifikat, dan ada beberapa tahapan yang bisa dilalui untuk bisa memenuhi syarat. Undang-Undang jasa kontruksi tidak hanya soal sertifikat tukang, juga mengatur soal menggunakan bahan baku lokal. Tapi kami ingin fokus dulu sama tenaga kerja bersertifikat. Kami ingin membantu menyediakan tenaga kerja profesional. Kami ingin memastikan kualitas bangunan itu bagus, dengan menggunakan tenaga kerja bersertifikat,” kata Abdillah.
Masih kata Abdillah, banyak bangunan tidak berkualitas karena juga tidak di dukung tenaga kerja yang bersertifikat dan profesional.
Selain tidak bersertifikat juga kami melakukan monitoring, beberapa waktu kami lakukan di MAN, MIN dan MTs Mamuju. Banyak kami temukan tidak safety, tidak aman. Sehingga jika ada kecelakaan kerja itu susah dipertanggungjawabkan, ini juga jadi fokus perhatian kami soal K3. Pungkasnya.
“Ada sanksi jika itu tidak di indahkan, tentu sesuai amanat undang-undang, sampai pada penghentian sementara pekerjaan. Itu ditegaskan, sebab yang kami lakukan bukan membuat aturan tapi menjalankan aturan yang ada,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Wakil ketua PBW DPN Perkasa Sulbar, Maksum Daeng Mannasa, mengatakan, yang menjadi catatan kritis kami banyak pekerjaan tidak memanfaatkan tenaga kerja lokal, tidak memperdayakan tenaga lokal. Yang jadi masalah juga karena tidak bersertifikat, sehingga banyak mendatangkan tukang dari luar daerah Sulbar.
Soal skill sesungguhnya tukang kita mampu dan handal namun banyak yang tidak bersertifikat, sehingga kami mendorong tukang lokal bersertifikat, bisa melalui DPN Perkasa yang kantornya di jalan Yos Sudarso depan Anjungan Pantai Manakarra.
“Kami mau menegaskan dan ingin pekerjaan DAK SMK ini taat aturan. Sehingga kualitas bangunan kita tidak diragukan. Jika ada yang mau di sertifikatkan kami akan bantu,” kata Maksum.
Dalam prosesnya bersertifikat bisa secara mandiri, ditanggung oleh pemerintah dan ditanggung oleh pemberi kerja, imbuhnya.
Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Irham Yakub menyampaikan, kehadiran DPN Perkasa sebagai upaya mencegah. Kita ingin sesuai mekanisme dan prosedur, jangan ada penyimpangan.
Lanjut kata Yakub, jika ada Kepala Sekolah atau pemberi kerja yang tidak mengindahkan maka sila tanggung resikonya, semua ada resikonya.
(Anhar)
Comment