Mamuju, Katinting.com –Rakor yang digelar Kamis (5/3/2026) ini melibatkan aktor kunci, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes, serta perwakilan lokal seperti Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Dinas Pangan, Pengendalian Penduduk-KB, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset serta Inovasi Daerah (Bapperida).
Sebagai pembahas utama, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin, hadir membawa suara daerah. Forum ini menjadi panggung strategis menyatukan visi pusat-daerah guna wujudkan SDM unggul di Sulawesi Barat.
Almah merinci dukungan Sulbar terhadap PROSN kesehatan, mencakup penanganan stunting yang masih jadi momok nasional (dengan prevalensi Sulbar di atas rata-rata provinsi lain), pelaksanaan PKG massal, perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penuntasan TBC sebagai penyakit prioritas, serta pembangunan RS lengkap berkualitas di tingkat kabupaten.
“Langkah ini bagian penguatan pembangunan SDM dalam kerangka nasional, sejalan misi Gubernur Suhardi Duka bangun manusia unggul dan berkarakter lewat program Sulbar Sehat—like benteng kokoh lawan badai penyakit,” ungkap Almah, menyiratkan urgensi deteksi dini sebagai kunci pencegahan.
Poin krusial: disepakati target PKG 2027 mencapai 55% baik nasional maupun daerah. Program ini menjangkau seluruh spektrum usia—bayi rentan stunting, balita penuh energi, remaja penuh mimpi, dewasa pejuang roda ekonomi, hingga lansia penyimpan hikmah—untuk skrining dini, cegah ledakan penyakit kronis, dan tekan beban anggaran kesehatan masa depan yang kian membengkak.
“Selain itu, pemda targetkan 80,5% RS pemerintah terakreditasi paripurna pada 2027, pastikan layanan tak sekadar bertahan, tapi berkualitas prima,” tambahnya.
Narasi berlanjut ke pengendalian penyakit menular. Sulbar tegaskan komitmen perkuat layanan skrining dan deteksi dini TB, HIV, malaria, kusta, serta frambusia—penyakit endemik yang masih menggerogoti daerah tropis seperti Sulbar. Upaya ini dilengkapi peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas), yang jadi pos pertahanan awal bagi masyarakat pelosok.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menambahkan lapisan strategis. “Sinergi pusat-daerah esensial agar program nasional tak sekadar dokumen, tapi nyata di lapangan,” tegasnya.
Bapperida janji kawal integrasi PROSN ke dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. “Kami pastikan prioritas kesehatan rakyat terakomodasi penuh. Dengan kolaborasi solid, target tercapai optimal—like sungai deras yang menyuburkan tanah kering,” ujar Amujib.
Ia juga himbau pemerintah kabupaten dukung layanan primer: kembangkan puskesmas modern, siapkan SDM kesehatan terlatih, serta fasilitas standar nasional. “Ini fondasi kesejahteraan Sulbar,” tambahnya.
“Pembahasan ini arahkan perencanaan kesehatan Sulbar 2027 terintegrasi nasional, tingkatkan layanan dan derajat kesehatan masyarakat—like gelombang harapan yang membawa kemakmuran,” pungkas Amujib, menutup forum dengan optimisme. (*/FA)
