Mamuju, Katinting.com – Anggota Pansus TBS Kelapa Sawit, Abdul Rahim menilai selama dalam penetapan harga TBS kelapa Sawit di Sulawesi Barat ada proses yang tidak benar dan merugikan petani, sehingga Pansus akan bekerja maksimal untuk menguaknya.
“Tidak boleh lagi ada kerugian yang dialami petani, yang oleh perusahaan yang tidak mau menjalankan aturan,” kata Abdul Rahim.
Sambung politisi partai NasDem Sulbar ini, jika selama ini perusahaan semaunya dalam mengatur harga, “Tanpa mau peduli masyarakat kita merasa dirugikan. Bahwa selama ini petani kita hanya mau menyambung haknya”.
Selain itu, anggota DPRD dapil Polman ini berharap Pansus nantinya dapat membongkar sindikat, mafia penetapan harga TBS.
“Kita tahu di Matra sudah ada perlawanan dari masyarakat atas kerugian yang dialaminya, dugaan perampasan tanah yang hampir terjadi disemua wilayah Indonesia,” kata Rahim.
Ini butuh komitmen dan nyali yang besar untuk menyikapi dan turun langsung melihat kondisi masyarakat, ucapnya.
Menanggapi adanya dugaan pembiaran Dinas Perkebunan yang selama ini dalam menetapkan harga tidak sesuai aturan, Rahim menjawab kalau pemerintah tidak bisa hadir ditengah masyarakat, maka tidak pantas lagi duduk disana.
“Layak memunculkan tanda tanya besar, ada apa ini pemerintah? kok diam seribu bahasa padahal ada regulasinya, ada Permentan, ada Pergub, DPRD juga menyokong. Mungkin ada mafia bisnis. Saya curiga, jangan-jangan ada oknum di Disbun ikut bermain dan ikut menikmati hasil ‘perampokan’ itu.” kata Rahim meminjam bahaya yang biasa disebut Rayu dalam menggambarkan nilai lebih dalam penetapan harga TBS yang tidak sampai kepada petani.
Itu akan menjadi komitmen yang kita usung, muaranya bagaimana menyelamatkan hasil petani kita, kuncinya. (ADV/Anhar)
