Kawasan titik nol atau titik AS dari lokasi pembangunan bendungan Sungai Budong budong, Mamuju Tengah. (dok Fhatur Anjasmara)
banner 728x90
banner 728x90

Mamuju Tengah, Katinting.com – Pekerjaan pembangunan proyek bendungan sungai Budong budong di Desa Salulebbo, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, diduga menggunakan material dari tambang ilegal.

Ini terungkap dalam pertemuan antar masyarakat yang memperjuangkan pembayaran kompensasi ganti untung tanaman dengan perwakilan Balai Sungai dan Air wilayah III Palu Sulteng, disaksikan Kapolres Mamuju Tengah AKBP Amri Yudhy, Wakapolres Mamuju Tengah Kompol Haeruddin dan Dir Intel Polda Sulbar di titik nol proyek bendungan sungai Budong budong, Jumat (09/06), oleh Muhaimin Faisal salah seorang juru bicara dari pendamping masyarakat.

Menurutnya, bahwa berdasarkan temuan dari proses advokasi dan investigasi yang dilakukannya pada proyek ini, menemukan sejumlah fakta di duga melanggar undang undang pertambangan, di mana ia mencatat ada empat pelanggaran mengarah pidana pertambangan.

“Pertama belum ada perusahaan penyuplai material punya izin lingkungan, kedua belum ada izin dari ESDM, ketiga belum ada rekomendasi teknis dari Balai Sungai dan Air, dan keempat belum ada izin penjualan” ungkap Muhaimin.

Karenanya Ia meminta agar proses pembangunan proyek bendungan sungai Budong budong, dihentikan, sampai kemudian semua proses pengadaan material di proyek tersebut legal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Karenanya jangan kemudian pihak balai berlindung dibalik kepentingan proyek nasional, untuk membiarkan perilaku perbuatan melawan hukum, untuk itu kami minta ini di hentikan sementara prosesnya, agar semua sama sama enak, sebab kasihan juga kemudian kalau .polisi mesti dijadikan tamen oleh pengelola melakukan perbuatan melawan hukum” beber Muhaimin.

Karenanya dugaan pemanfaatan material dari tambang ilegal ini, sudah dilaporkan ke polisi dalam hal ini ke Polres Mamuju Tengah, dan berharap kepada Kapolres Mamuju Tengah memberikan jaminan apakah laporannya tersebut akan di segera di proses atau tidak.

“Sebab kami sudah laporkan, maka kami harap polisi juga segera memproses laporan kami” jelas Muhaimin.

Namun pihak perwakilan Balai Besar Sumber Daya Air (SDA) Husni, membantah kalau proyek yang sedang berlangsung menggunakan material ilegal, ia mengajak semua pihak membaca aturan pelaksanaan proyek strategis nasional, bahwa ada hal mesti dilihat berbeda dalam pelaksanaan proyek nasional.

“Jadi kami tidak mungkin bekerja kalau tidak ada payung hukumnya, dan mari sama sama mengkaji aturan penggunaan material batu dalam proyek strategis nasional” sebut Husni.

Sementara terkait desakan proses pelaporan yang di sampaikan Muhaimin, Kapolres Mamuju Tengah belum dapat memberikan kepastian proses hukum atas laporan pertambangan ilegal, Ia justru menyampaikan baru akan mempelajari laporan tersebut.

“Kalau memberikan kepastian kapan laporan tersebut akan di proses, maka kami belum bisa memberikan kepastian, sebab kami juga akan koordinasi lebih awal dengan Polda Sulbar” singkat Amri. (Fhatur Anjasmara)

Bagikan

Comment