Mamuju, Katinting.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini disampaikan menyusul maraknya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai wilayah.
Ketua Bidang Kader DPD IMM Sulbar, Muhammad Fadli, menegaskan program MBG sejatinya bertujuan mulia meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan masalah serius yang harus segera ditangani.
“Ribuan siswa dari TK hingga SMA menjadi korban keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi. Ini ironis dan harus dievaluasi serius,” tegas Fadli melalui konfirmasi telepon, Rabu, (24/09).
Baca juga; Antisipasi Keracunan, Gubernur Suhardi Duka Tes Langsung Menu MBG di Sekolah
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025, lebih dari 6.400 siswa di berbagai daerah diduga keracunan akibat MBG. Kasus terbaru dilaporkan terjadi di Bandung Barat, Bogor, Tasikmalaya, serta sejumlah wilayah di Sulawesi Barat seperti Polewali Mandar dan Tapalang Mamuju. Gejala yang dialami korban relatif seragam: mual, muntah, pusing, dan diare.
Melihat tingginya angka kejadian, IMM Sulbar menilai aspek keamanan pangan, pengawasan distribusi, dan proses pengolahan makanan harus segera dibenahi. Jika tidak, program ini berpotensi merusak kualitas generasi bangsa dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, organisasi tersebut mendesak pemerintah untuk:
-
Menghentikan sementara program MBG di wilayah terdampak;
-
Melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengadaan, distribusi, dan penyajian makanan;
-
Melibatkan lembaga independen dalam memverifikasi standar keamanan pangan;
-
Menjamin transparansi hasil uji laboratorium penyebab keracunan.
“Kesehatan siswa tidak boleh dikorbankan. Program yang seharusnya menyehatkan jangan sampai berbalik menjadi malapetaka,” tegas Fadli.
Ia menambahkan, persoalan ini menyangkut masa depan Sulbar dan Indonesia. DPD IMM berharap pemerintah mengambil langkah cepat, tepat, dan menyeluruh agar MBG kembali pada tujuannya: menyehatkan anak-anak, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mempersiapkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Keprihatinan serupa disampaikan Miftahur Rahman Hafid, apoteker sekaligus dosen di Polewali Mandar. Menurutnya, kasus keracunan ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah.
“Saya turut prihatin. Pemerintah harus segera mengevaluasi program ini,” tegasnya.
Hafid menjelaskan, keracunan umumnya disebabkan racun alami dari mikroba, bakteri, atau kontaminasi bahan berbahaya dalam makanan dan minuman. Sebagai solusi, ia menyarankan pemerintah memastikan produk makanan dan minuman yang dibeli telah terdaftar di BPOM, memperhatikan tanggal kedaluwarsa, menerapkan penyimpanan yang benar, serta menjaga kebersihan selama pengolahan dan penyajian. (Fhatur Anjasmara)
