Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menyatakan dukungan penuh terhadap Program Strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai instrumen kunci yang mengintegrasikan pembangunan sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi daerah, dan perbaikan tata kelola.
Pernyataan itu disampaikan Haykal Inayah Ramadhan, Pamong Pemerintahan Bapperida Sulbar, mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi MBG 2025 di Aula Kantor BPS Sulbar, Kamis (18/09).
“Bapperida memandang program ini dari berbagai sudut, tidak hanya aspek sosial, tetapi juga aspek pembangunan SDM, ekonomi, dan tata kelolanya,” tegas Haykal.
Baca juga; Awasi Ketat Program MBG Polda Sulbar Lakukan Visitasi Lapangan dan Aplikasi Berbasis lT
Ia menegaskan, program MBG sejalan dan memperkuat visi-misi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya pada misi kedua, yakni mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Program ini sejalan dan sangat membantu pembangunan daerah,” imbuhnya.
Rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Sulbar, M. La’bi, itu dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Sulbar, serta Korem Tatag 142 Mamuju.
Dalam pemaparannya, BPS menyatakan program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat nasional, termasuk anak-anak dan ibu hamil, dengan 31.994 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan beroperasi penuh pada Desember 2025.
Sebagai bagian dari pemantauan, BPS melaksanakan dua survei. Pertama, Survei Khusus pada Juni 2025 untuk mengukur dampak MBG pada gizi, pendidikan, ekonomi, dan kemiskinan, termasuk indikator rantai pasok dan penyerapan tenaga kerja. Kedua, Survei Baseline pada Juli 2025 untuk menilai perubahan kondisi rumah tangga penerima manfaat.
Di Sulbar, Survei Khusus difokuskan di Polewali Mandar dan Mamuju. Polewali Mandar dilaporkan menghadapi kendala operasional SPPG dan keterjangkauan responden, sementara Mamuju mencatat capaian optimal. Untuk Survei Baseline, yang mencakup 1.840 rumah tangga di enam kabupaten, pendataan hampir 100% selesai. Namun, terungkap bahwa masih ada 10.447 rumah tangga eligible yang belum menerima manfaat MBG.
BPS juga mengungkap temuan kritis: dari 62 SPPG yang terdaftar di website, hanya 32 yang aktif per 9 September 2025. Polewali Mandar dan Mamasa menjadi fokus supervisi dengan 19 petugas lapangan untuk memastikan kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menanggapi hal ini, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan komitmennya untuk mengawal program MBG.
“Kami apresiasi keterlibatan lintas sektor dalam rakor ini. Koordinasi harus terus diperkuat agar pelaksanaan MBG di lapangan semakin efektif dan tepat sasaran. Bapperida berkomitmen penuh mengawal program ini untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera,” pungkasnya. (*/Fhatur Anjasmara)
