Mamuju, Katinting.com – Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Carlo B Tewu mengatakan pelaksanaan roda pemerintahan di Sulawesi Barat akan berjalan secara maju dan maksimal jika dikerjakan secara bersinergi. Itu disampaikan saat menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan Gerakan Revolusi Mental di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (21/03).
“Kita perlu bersinergi, kalau jalan sendiri sendiri tidak mungkin berjalan dengan maksimal,” ucapnya.
Lebih lanjut Carlo menyampaikan, mesin demokrasi negara Indonesia masih belajar kepada negara-negara maju. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya keputusan pemerintah pusat mengeluarkan Nawacita berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang merupakan program yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya ingin pertemuan kita jadi satu arah, tetapi kita semua harus jalin komunikasi di luar, bagaimana kita membangun daerah pinggiran kalau komunikasi saja tidak terbangun,” tandas Carlo.
Carlo mengatakan bahwa ada tiga permasalahan pokok bangsa Indonesia yaitu, merosotnya wibawa negara, lemahnya sendi perekonomian bangsa dan intoleransi serta krisis kepribadian bangsa. Selain itu, dari berbagai permasalahan tersebut terciptalah nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam lima gerakan revolusi mental.
Lima Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu Gerakan Indonesia melayani yang dikoordinir oleh Menpan, Gerakan Indonesia Bersatu dikordinir oleh Menko kemaritiman, Gerakan Indonesia Tertib dikordinir oleh Menkopolhukam, Gerakan Indonesia Mandiri dikoordinir oleh Menkoperekonomian dan Gerakan Indonesia bersatu dikordinir oleh Mendagri. Permasalahan yang dihadapi masing-masing aparat ialah, belum memahami secara menyeluruh tentang konsepsi wawasan nusantara, ketahanan nasional dan tujuan nasional terjebak dalam doktrin kelembagaan ego sektoral.
“Kita perlu bersatu, kalau jalan sendiri-sendiri tidak mungkin berjalan dengan maksimal,” bebernya.
Carlo juga mengemukakan dalam pemamparannya, Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat sesuai pasal 25 nomor 6. “Basis kita ada di desa, kita akan lakukan evaluasi seminggu 3 kali, agar terjadi keseragaman informasi.”
Kegiatan yang dihadiri seluruh camat dari enam kabupaten se Sulawesi Barat sebagai bentuk perhatian Pemprov Sulbar dalam mencanangkan gerakan nasional revolusi mental. Juga dihadiri Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Nandang, yang mengemukakan, pertemuan tersebut sangat perlu dilakukan, karena seorang aparat pemerintah hendaknya diberikan penyegaran agar para oknum tersebut dapat kembali dalam fungsi kewenangannya.
“Pertemuan ini sangat perlu dilakakukan, diibaratkan sebuah handphone harus dicas, begitupun para aparatur, agar mereka bisa kembali ke fungsi kewenangannya,” tandas Nandang.
Ia berharap kiranya masyarakat semakin merasakan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Baik pemerintah pusat, daerah, kabupaten hingga ke kecamatan.
“Harapan saya, kiranya masyarakat semakin meraskan pelayanan negara di tengah-tengah masyarakat. Dalam bentuk pengamanan, pengayoman, termasuk kebutuhan masyarakat seperti surat-surat itu, sudah camat yang menangani sebagai perpanjangan pemda, demi meningkatkan fasilitas dan pelayanan dalam reformasi,” urai Nandang.
Selain dihadiri Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu dan Kapolda sulbar Brigjen Pol Nandang, juga turut hadir Kabinda Sulbar, Hamzah, yang mewakili Danrem para bupati serta seluruh camat se-Sulbar. (ADV/HMS/Farid)
