Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Kabupaten Mamuju kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024.
Penghargaan ini diserahkan dalam seremoni penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat, yang dihadiri oleh empat entitas pemerintah daerah se-Sulawesi Barat, termasuk Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat, Frider Sinaga, menyampaikan bahwa predikat WTP ini menunjukkan pengelolaan keuangan Pemkab Mamuju telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan tingkat kepatuhan dan kewajaran yang tinggi dalam pengelolaan keuangan negara.
Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, yang hadir menerima penghargaan tersebut, menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK RI atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama ini.
“Kami sangat mengapresiasi bimbingan yang telah diberikan BPK di setiap tahapan pemeriksaan. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras tim anggaran pemerintah daerah, perangkat daerah, dan dukungan dari legislatif yang selalu bekerja sesuai aturan,” ujar Bupati Sutinah. Jumat 27 Mei 2025
Bupati Sutinah menambahkan bahwa predikat WTP ini menjadi bukti nyata atas komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, transparan, dan akuntabel.
“Ini adalah motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi, serta tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Predikat WTP ini juga mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan, serta memberi keyakinan bagi masyarakat bahwa anggaran yang digunakan telah dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
“Ke depan, Pemkab Mamuju berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan bersama,” Imbuhnya. (Adve)
